• Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video
Selasa, 10 November 2026
No Result
View All Result
SATUJABAR
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
SATUJABAR
No Result
View All Result

Kemenhaj Pulihkan Akses SISKOPATUH PT Yastha Mandiri

Editor
Kamis, 24 September 2026 - 03:46
haji,umrah,masjid,arafah,religi

Masjidil Haram Mekkah.(Foto: Kemenag)

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia memulihkan akses Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) milik PT Yastha Mandiri setelah perusahaan tersebut menyelesaikan permasalahan dan kewajibannya kepada jemaah.

Pembukaan blokir dilakukan pada 21 September 2026 pukul 14.22 WIB. Sebelumnya, akses SISKOPATUH PT Yastha Mandiri diblokir sejak 31 Agustus 2026.

RelatedPosts

Lanal Bandung Gerebek Penampungan Benur Ilegal di Sukabumi, Ditemukan 10 Ribu Lebih Senilai Rp.1 Miliar

Harga Emas Antam Selasa 10/11/2026 Senilai Rp 2.560.000 Per Gram

Indonesia Paparkan Rencana Pembiayaan Konservasi Taman Nasional di COP31

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah, Atty Novyanty, mengatakan pemulihan status tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Menurutnya, setiap tindakan pengawasan tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan sanksi, tetapi juga mendorong penyelenggara melakukan perbaikan serta menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada jemaah.

“Kami akan memulihkan hak akses penyelenggara yang terbukti beriktikad baik menyelesaikan permasalahan dan memastikan seluruh hak jemaahnya telah dipenuhi secara tuntas,” ujar Atty di Jakarta, Selasa (22/9/2026) dikutip laman Kemenhaj.

Pemulihan akses PT Yastha Mandiri dilakukan setelah melalui proses telaah dan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, permasalahan yang sebelumnya menjadi dasar pemblokiran dinyatakan telah memperoleh penyelesaian antara pihak PPIU dengan jemaah terkait.

Atty menegaskan bahwa prinsip objektivitas tetap menjadi bagian penting dalam pengawasan penyelenggaraan umrah.

“Ketika ditemukan permasalahan, kami melakukan pengawasan dan pembinaan. Namun ketika penyelenggara menunjukkan tanggung jawab, melakukan perbaikan, dan menyelesaikan hak jemaah, pemerintah juga memberikan ruang bagi penyelenggara untuk kembali menjalankan usahanya sesuai ketentuan,” jelasnya.

Kemenhaj berharap proses pembinaan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh PPIU untuk senantiasa menjaga kualitas pelayanan, mematuhi ketentuan, serta menempatkan keamanan dan pelindungan jemaah sebagai prioritas utama.

Kemenhaj juga mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas dan status PPIU melalui aplikasi atau portal resmi SISKOPATUH sebelum melakukan pendaftaran dan pembayaran perjalanan ibadah umrah.

Tags: HajikemenhajKementerian Haji dan UmrahPT Yastha Mandiriumrah

Related Posts

benih bening lobster, atau benur.(Foto:Istimewa).

Lanal Bandung Gerebek Penampungan Benur Ilegal di Sukabumi, Ditemukan 10 Ribu Lebih Senilai Rp.1 Miliar

Editor
10 November 2026

SATUJABAR, BANDUNG--Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Bandung, Jawa Barat, menggagalkan upaya penyelundupan benih bening lobster, atau benur. Dari gudang penampungan benur...

Harga emas hari ini antam melambung tinggi, harga emas, harga emas hari ini

Harga Emas Antam Selasa 10/11/2026 Senilai Rp 2.560.000 Per Gram

Editor
10 November 2026

SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 10/11/2026 jenis batangan, dikutip dari situs Aneka Tambang dijual Rp 2.560.000 per gram...

Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo memaparkan rencana pembiayaan konservasi jangka panjang di Paviliun Indonesia pada COP31 di Antalya Turkiye.(Foto: Humas Kemenhut)

Indonesia Paparkan Rencana Pembiayaan Konservasi Taman Nasional di COP31

Editor
10 November 2026

ANTALYA, TURKIYE - Pemerintah Indonesia memaparkan rencana pembiayaan konservasi jangka panjang di Paviliun Indonesia pada COP31. Rencana ini mencakup 13...

Kementerian Kehutanan bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat menertibkan 88 hektare kebun sawit ilegal di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. Tim juga berhasil menumbangkan 11.180 pohon sawit.(Foto: Humas Kemenhut)

Kemenhut Tumbangkan 11.180 Pohon Sawit Ilegal di Lahan Suaka Margasatwa

Editor
10 November 2026

SUKAMARA, KALTENG - Kementerian Kehutanan bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat menertibkan 88 hektare kebun sawit...

PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan MoU tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengusahaan Jalan Tol dan Bidang Keamanan Siber dan Sandi yang berlangsung di Jakarta, pada Senin (09/11). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.(Foto: Humas Jasa Marga).

Tangkal Serangan Siber, Jasa Marga dan BSSN Perkuat Kolaborasi

Editor
10 November 2026

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan ketahanan dan...

Pengguna jasa kereta api di Stasiun Bandung.(Foto:Istimewa).

Stimulus Akhir Tahun, KAI Luncurkan Promo Tiket Hingga 30 Persen

Editor
10 November 2026

JAKARTA - Menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api dengan biaya lebih...

Category

  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Opini
  • Pilihan
  • Sport
  • Tutur
  • UMKM
  • Uncategorized
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media

© 2022 SATUJABAR.COM

No Result
View All Result
  • Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video

© 2022 SATUJABAR.COM

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.