Efisiensi anggaran menjadi tantangan besar bagi semua pihak, terutama Kemenag.
SATUJABAR, JAKARA — Kementerian Agama (Kemenag) RI tetap optimistis efisiensi anggaran sebesar Rp 11 triliun di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Efisiensi itu secara signifikan tidak akan memengaruhi layanan pendidikan di Tanah Air.
“Secara keseluruhan efisiensi Kementerian Agama itu Rp 14,6 triliun, dimana Rp 11 triliun di antaranya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,” kata Staf Khusus Menteri Agama, Farid F Saenong, Minggu (16/2/2025).
Sebagai Staf Khusus Menteri Agama yang salah satunya membidangi pendidikan, Farid akan berupaya keras agar efisiensi tersebut tidak memengaruhi proses belajar mengajar anak didik di madrasah maupun di perguruan tinggi.
Menurut Farid, efisiensi anggaran menjadi tantangan besar bagi semua pihak, terutama Kemenag. Apalagi, Menteri Nasaruddin Umar baru saja memperoleh skor 92,8 persen sebagai menteri di Kabinet Merah Putih dengan tingkat kepuasan publik paling tinggi.
“Pak Menteri Agama menyampaikan akan terus mencoba memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar dia.
Di beberapa kesempatan, Menteri Agama menyampaikan, kementerian itu memiliki kekhususan terkait dengan efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Farid tidak menjelaskan secara detail kekhususan yang dimaksud.
“Yang pasti Menteri Agama akan selalu memperjuangkan rencana yang disusun mengingat Kemenag adalah kementerian yang bersifat vertikal dan berbeda dengan kementerian lain,” ujarnya.
Sementara Pakar Kebijakan Publik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Aidinil Zetra mengatakan, implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, harus tepat sasaran guna mewujudkan pembangunan yang merata di Tanah Air.
“Adanya efisiensi anggaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo ini, kebijakan anggaran harus tepat sasaran,” kata dia. (yul)
