JAKARTA – Indonesia masih mengimpor sekitar 700-750 ribu barel minyak per hari. Untuk menekan angka itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah memegang konsesi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) segera mengeksekusi proyeknya. Jika tidak mampu, konsesi diminta dikembalikan kepada negara.
Arahan itu disampaikan Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10). Forum ini mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor hulu migas.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil.
Arahan tersebut juga berlaku bagi Pertamina. Menurut Bahlil, status sebagai perusahaan milik negara bukan alasan untuk bekerja lambat. Jika tidak sanggup, Pertamina diminta berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Desakan ini berangkat dari selisih besar antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Bahlil menyebut konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi baru sekitar 600-650 ribu barel per hari. Program biodiesel B50 menutup sekitar 250-300 ribu barel, sehingga sisa kebutuhan yang diimpor masih sekitar 700-750 ribu barel per hari.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” kata Bahlil.
Ia menilai saat ini momentum yang tepat untuk bergerak. Harga minyak dunia sedang naik dan permintaan global menguat. Di sisi lain, kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat setiap negara memproteksi kebutuhan energinya masing-masing, dan perebutan minyak berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.
Upaya peningkatan produksi juga menghadapi tantangan. Sebagian besar sumur minyak Indonesia sudah tua dan lifting nasional terus turun dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu, Bahlil meminta KKKS berinovasi dengan rekayasa teknologi untuk mengoptimalkan produksi, seperti yang dilakukan Exxon di Cepu, Jawa Timur.
Bahlil menyebut arahannya sebagai anjuran, bukan ancaman, agar pelaku usaha bergerak cepat. Ia optimistis, jika seluruh pemegang konsesi bekerja serius dan cepat, target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2029-2030. Percepatan eksekusi proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi.
