JAKARTA- Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kebijakan tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengubah iklim usaha maupun aktivitas ekspor yang selama ini dijalankan pelaku usaha. Melalui kebijakan yang akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027 tersebut, PT DSI akan berperan sebagai perantara tunggal. Namun, Mendag Busan menekankan, eksportir tetap memiliki keleluasan penuh untuk berhubungan langsung dengan buyer, menyepakati kontrak bisnis, dan mengirim barang sebagaimana biasanya.
Mendag Busan menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis, Jumat, (6/11). Sosialisasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan turut dihadiri Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida Suwandi Budiman, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf, serta Direktur Utama PT DSI Luke Thomas Mahony.
“Per 1 Januari 2027, PT DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Bapak dan Ibu eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang. Jadi, ketika eksportir bernegosiasi, transaksi antara eksportir dan buyer tetap sama. Prosedur ekspor juga tidak berubah,” ungkap Mendag Busan melalui keterangan resminya.
Mendag Busan menjelaskan, Kementerian Perdagangan telah mengevaluasi kebijakan ekspor sejak Juni 2026 sebagai tindak lanjut penyesuaian bagi kebijakan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis yang diatur melalui “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis”. Evaluasi tersebut akan terus dilakukan secara periodik.
“Dengan perubahan PP, maka Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 akan disesuaikan. Tambahan yang harus diketahui adalah, setelah perizinan (ekspor) dari Kemendag selesai, eksportir akan mengikuti proses clearance melalui PT DSI,” kata Mendag Busan.
Ketiga Permendag tersebut mengatur ekspor komoditas strategis batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Terhadap ketiga komoditas tersebut, kontrak dan seluruh dokumen pelengkap pabean harus disampaikan kepada PT. DSI melalui portal NADI.
Dengan begitu, ketentuan prosedur yang selama ini perlu dipenuhi oleh eksportir tetap berlaku. Misalnya, ekspor sawit dengan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO)-nya, ekspor batu bara dengan Eksportir Terdaftar (ET), dan ekspor paduan besi (ferro alloy) dengan kewajiban Laporan Surveyor (LS).
Pada kesempatan yang sama, Mendag Busan membahas mengenai ketentuan masa berlaku Eksportir Terdaftar (ET) hingga 31 Desember 2026. Ia mengimbau pelaku usaha untuk mengurus ET sesuai dengan perubahan Permendag yang akan berlaku.
“Untuk eksportir yang memiliki ET sebelum 1 Juni, secara otomatis dengan perubahan Permendag masa berlaku diperpanjang sesuai masa berlaku tiga tahun dipotong yang sudah berjalan. Namun, eksportir yang memiliki ET mulai 1 Juni, maka sesuai dengan Permendag yang baru nanti, eksportir harus mengajukan kembali,” jelas Mendag Busan.
Sementara itu, terkait kebijakan DHE SDA, Mendag Busan menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan kajian untuk memastikan keselarasan kebijakan dengan ketentuan perjanjian perdagangan internasional. Kajian tersebut juga mencakup usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian dari kewajiban DHE SDA.
“Kami bersama-sama telah mengkaji usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian. Kebijakan ini telah memperhatikan kesesuaiannya dengan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku. Harapan kami, ekspor Indonesia dapat terus meningkat,” ujar Mendag Busan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut.
