SATUJABAR, JAKARTA–Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebutkan, mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai ‘end user’, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor telepon selular (ponsel) Presiden Prabowo Subianto. Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, secara lisan maupun via pesan WhatsApp (WA).
Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai ‘end user’ dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor telepon selular (ponsel) Presiden Prabowo Subianto, disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, secara lisan maupun via pesan WhatsApp (WA) kepada Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, selaku Kepala Bagian (Kabag) Monitoring Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
“Serta (LSP) menjadi penerima hasil akhir atau ‘end user’ penyadapan,” ujar Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam materi penyidikan, peran Listyo Sigit dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Tiga orang perwira tinggi (pati) yang digerakan Listyo Sigit dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Irjen Pol Slamet Uliandi, yang terakhir
Menjabat Kepala Divisi (Kadiv) Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) Polri, sejak 2021 hingga Oktober 2026, diduga sebagai dewan penasihat monitoring center Polri. Slamet Uliandi yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan secara ilegal dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal Listyo Sigit.
“(SU) diduga sebagai dewan penasihat monitoring center Polri, yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan. Laporan hasil penyadapan dari Kabakmon, berupa laporan harian, serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” jelas Suyudi.
Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang menjabat Plt Kabakmon, pada 05 Desember 2024 hingga 07 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.
Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, yang menjabat Plt Kabakmon, pada 07 Oktober 2025 hingga 01 Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari Listyo Sigit, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ahrie Sonta juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit, memerintahkan melakukan pengawasan, atau ‘surveillance’, memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan ‘log’, erta membubarkan grup WhatsApp.
“Seluruh uraian peran tersebut, merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ungkap Suyudi.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Polri, telah menetapkan empat Pati Polri sebagai tersangka. Keempat tersangka, mantan Kapolri dan KSP, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Bukan hanya Presiden Prabowo, keempat tersangka juga diduga menyadap lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, pimpinan partai politik, tokoh politik, Gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (Ormas), aktivis, hingga mahasiswa.
Penyidik menerapkan sejumlah pasal atas dugaan perbuatan penyadapan secara ilegal, sesuai dengan peran masing-masing tersangka. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidnaa (KUHP), terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun penjara.
Paasal 48 junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024z tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana paling lama delapan tahun penjara. Pasal 332 Ayat 1 dan/atau, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPz terkait dugaan Akses Ilegal, dengan ancaman pidana paling lama enam tahun atau tujuh tahun penjara, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan.
Pasal 20 Huruf c dan/atau, Huruf d KUHP, terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Proses penyidikan selain atas dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, penyidik Bareskrim Polri juga telah menerbitkan laporan polisi (LP), terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan tersebut, berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Atas laporan itu, penyidik melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah. Penyadapan saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya makar.
