Untuk tahap pertama dalam program tersebut akan dilakukan pada 100 keluarga yang masuk kriteria miskin ekstrem.
SATUJABAR, BANDUNG –Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan penanganan masyarakat miskin ekstrem perkotaan dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial perkotaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengungkapkan, program yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, diimplementasikan oleh Pemprov Jabar dan tiga kabupaten/kota. Yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta Kota Cimahi.
“Jadi, penanganan masyarakat miskin ekstrem perkotaan ini, dijalankan melalui fasilitasi rusunawa dan pemberian ekonomi atau kesempatan peningkatan ekonomi masyarakat tersebut,” kata Herman di sela mendampingi kunjungan Menteri PKP Maruarar Sirait di Bandung.
Untuk tahap pertama dalam program tersebut akan dilakukan pada 100 keluarga yang masuk kriteria miskin ekstrem. Seperti tak memiliki hunian rumah, dan tak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan dan kriteria lainnya.
Sebanyak 100 keluarga yang masuk kriteria, lanjut Herman, akan direlokasi dan kemudian akan ditempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk yang keduanya terletak di Kabupaten Bandung, secara gratis.
Selain ditempatkan di Rusunawa secara gratis, Herman juga mengatakan, para penerima program itu, juga diberikan pendampingan, pelatihan, termasuk fasilitasi permodalan, sehingga diharapkan mereka naik kelas secara ekonomi.
“Kita tempatkan di sana secara gratis, sampai dengan yang bersangkutan bisa hidup mandiri, punya kerja atau punya usaha begitu, dengan waktu kurang lebih satu tahun. Pokoknya mereka diharapkan naik kelas dari miskin ekstrem,” ujarnya.
Ketika ditempatkan di Rusunawa baik di Rancaekek ataupun Solokan Jeruk, lahan yang awalnya ditempati oleh masyarakat terkategori miskin ekstrem, akan dikembalikan ke fungsinya semula sesuai peruntukan.
“Karena kan bukan lahan mereka. Akan kami kembalikan, kalau itu tanah pemerintah kita kembalikan ke fungsinya, kalau tanah masyarakat kita juga kembalikan,” ucapnya.
Herman mengatakan, Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial perkotaan, tidaklah sendiri. Namun, juga bersama Provinsi Jakarta.
“Karenanya, Pak Menteri langsung cek ke Bandung. Dan kami Pemda Provinsi Jawa Barat mengkoordinasikan tiga kabupaten kota, kerja sama dengan dunia usaha, dengan Baznas, dengan semua komponen,” tuturnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, penerima program hunian layak bagi masyarakat ekstrem di Jawa Barat merupakan yang kedua setelah Jakarta.
“Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya,” kata Maruarar Sirait di lokasi yang sama.
Selain meninjau warga terkategori miskin ekstrem, dalam kesempatan itu Maruarar juga memerintahkan Pemkot Bandung untuk segara menata kawasan di bawah Jembatan Pasupati untuk dijadikan ruang publik yang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar.
Sampah yang menumpuk di kawasan ini akan dibersihkan demi menciptakan lingkungan yang sehat. “Selain itu area ini akan dimanfaatkan sebagai ruang publik, seperti taman bermain anak, agar sesuai dengan citra Bandung sebagai Paris Van Java,” ucap dia. (yul)