BANDUNG – Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%, yang akan menaikkan porsi saham pemerintah dari 51% menjadi 61%. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini proses divestasi masih menunggu finalisasi dari pihak Freeport.
“Kami masih menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Beberapa waktu lalu ada insiden kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah tim selesai menangani ini, kami akan lanjutkan pembicaraan soal tambahan saham,” ujarnya setelah rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (31/10) melalui keterangan resmi.
Bahlil menegaskan bahwa penambahan saham ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia, mengingat pemerintah sudah memiliki lebih dari 50% saham. “Saya pastikan bahwa perpanjangan ini akan bagus untuk Indonesia,” katanya.
Mengenai biaya untuk akuisisi tambahan saham 10%, Bahlil optimis bahwa harga yang ditawarkan tidak akan membebani anggaran pemerintah. Ia menambahkan bahwa opsi untuk memperoleh saham tanpa biaya tetap terbuka, tergantung pada hasil negosiasi dengan Freeport.
“Kami mengupayakan harga serendah mungkin. Bahkan berpotensi bisa gratis. Insya Allah, proses ini kita upayakan selesai paling lambat awal tahun depan, tergantung dari komunikasi PT Freeport,” ungkapnya.
Dengan tambahan saham ini, pemerintah berharap dapat lebih kuat dalam mengelola sumber daya alam strategis di Papua, sejalan dengan komitmen untuk memastikan manfaat optimal bagi negara.