BANDUNG – Indonesia menang di WTO terkait komoditas kelapa sawit menunjukkan buah kerja keras Indonesia dalam memperjuangkan haknya, ungkap Menko Airlangga.
Menurutnya Indonesia menang di WTO menjadi bukti Indonesia bisa fight dalam memerangi diskriminasi Uni Eropa.
Perjuangan Indonesia melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit itu akhirnya membuahkan hasil positif.
Pada 10 Januari 2025, World Trade Organization (WTO) mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel Indonesia dengan memberikan perlakuan yang tidak adil.
“Kemarin kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Ini membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, Eropa diakui telah melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa fight dan kita bisa menang. Khusus untuk sawit, kita berhasil di REDD dan kita menang. Dunia kini harus menerima biodiesel berbasis CPO selain biodiesel berbasis rapeseed dan soybean,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat (17/01).
Putusan WTO juga mengkritik Uni Eropa yang tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel dari kelapa sawit sebagai berisiko tinggi (high ILUC-risk). Selain itu, terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC (low ILUC-risk) dalam Renewable Energy Directive (RED) II.
Dalam keputusan tersebut, WTO juga menyoroti kebijakan insentif pajak biofuel di Prancis yang diskriminatif. Program The French TIRIB (The Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels) hanya memberikan insentif untuk biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean, sementara biofuel berbasis kelapa sawit tidak mendapatkan perlakuan yang sama.
Putusan WTO ini akan berlaku dalam waktu 60 hari dan mengikat kedua belah pihak, yakni Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa diminta untuk menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation agar sesuai dengan aturan WTO.
Menko Airlangga juga menekankan bahwa keputusan WTO ini memberikan dampak positif terhadap kebijakan Uni Eropa, khususnya terkait dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sebelumnya, Uni Eropa menunda implementasi EUDR selama satu tahun hingga 30 Desember 2025, yang menunjukkan ketidaksiapan mereka. Keputusan ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam menentang kebijakan diskriminatif yang tidak pro-rakyat, mengingat lebih dari 41% penggarap kebun kelapa sawit di Indonesia adalah pekebun rakyat.
Selain itu, Menko Airlangga berharap kemenangan ini akan membuka peluang bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi implementasi agar komoditas sawit tidak mengalami diskriminasi di masa depan. “Dengan kemenangan ini, saya berharap hambatan yang selama ini mengganggu perundingan IEU-CEPA dapat hilang, dan kita bisa segera menyelesaikan perundingan tersebut,” tutup Menko Airlangga.