BANDUNG: Harga BBM yang rencananya akan dinaikan mengundang reaksi beraram dari kalangan anggota dewan perwakilan rakyat.
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim secara tegas menolak rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Muslim meminta segera mencari alternatif kebijakan lain sebagai bagian dari integral kebijakan fiskal atau moneter negara terhadap kondisi perekonomian nasional yang berdampak ketidakpastian, keamanan dan ekonomi global.
“Mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya Pertalite dan Solar yang akan diperkirakan akan segera diimplementasikan kami memandang bahwa Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut,” katanya dikutip situs DPR, Selasa (23/8/2022).
Sebab, katanya, kalau sampai harga BBM naik dalam waktu dekat, maka sudah tentu posisi masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah ke bawah akan semakin sulit.
Dan hal itu, katanya, bisa memperlebar jurang kesenjangan social.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan Pemerintah seharusnya mengkaji ulang peruntukan anggaran yang belum memiliki nilai urgensi.
Contohnya, ungkap Legislator dapil Aceh II ini, seperti misalnya anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain itu, anggaran untuk penyertaan modal negara pada BUMN yang belum signifikan dampaknya untuk masyarakat dibandingkan dengan menaikkan harga BBM.
Pemerintah, katanya, harus mengkaji anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki constructive multiplier effect bahkan bermasalah seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah wajib memberikan prioritas terhadap ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang saat ini masih terdampak pertumbuhan ekonomi yang kontraksi.
Semoga hal ini menjadi perhatian kita semua demi Indonesia yang tumbuh, digdaya, adil makmur dan sejahtera untuk semua.”
PANDANGAN BERBEDA
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meyakini rencana kenaikan harga Pertalite dan solar tidak akan mengerek inflasi secara signifikan.
Sebab, ia meyakini pemerintah telah menyiapkan bantalan ekonomi andaikata harga BBM itu dinaikkan.
“Hal itu agar menjaga daya beli masyarakat yang tetap menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi.”
Selain itu, pemerintah juga dapat mengeksekusi program yang ada di APBN atau APBD untuk belanja barang.
Sehingga otomatis di sekitar belanja tersebut ikut berputar keuangannya.
“Mungkin ada kontraktornya, pekerjanya, akhirnya ekonomi pun bergulir,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia meyakini karena BBM adalah kebutuhan bersama, maka pemerintah tetap akan mengalokasikan untuk subsidi.
Tetapi, jika kenaikan harga BBM tersebut diakibatkan karena situasi politik global, yaitu perang Rusia versus Ukraina, maka ia meyakini kenaikan harga minyak tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh negara.
“Pastinya akan ada titik di mana energi itu akan stabil di harga tertentu,” imbuhnya.