SATUJABAR, MADINAH – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus memacu persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Fokus utama pemerintah saat ini tidak hanya pada kesiapan teknis, tetapi juga pada aspek keselamatan jemaah di tengah dinamika global serta kemudahan pilihan ibadah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah.
Dalam paparannya, Puji mengungkapkan bahwa Kemenhaj telah menyusun langkah-langkah luar biasa untuk menghadapi situasi geopolitik di kawasan.
“Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujar Puji, Senin (30/3/2026) dilansir laman Kementerian Haji dan Umrah.
Selain faktor keamanan, Puji menjelaskan bahwa pemerintah sedang mematangkan skema Tanazul (pemulangan lebih awal/penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) untuk menjaga kelancaran arus jemaah. Terkait kewajiban pembayaran Dam (denda/sembelihan), Puji menekankan prinsip kemudahan dan kebebasan bagi jemaah.
“Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jemaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka,” tambah Puji.
Bekerja Intensif
Senada dengan Puji, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan bahwa tim di lapangan bekerja intensif. Kesiapan transportasi, hotel, dapur katering, hingga layanan kesehatan terus dimatangkan sebelum kloter pertama tiba.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, memberikan apresiasi atas langkah strategis pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar aspek pengawasan di titik krusial tidak boleh longgar.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat,” tegas Dailami.
Kunjungan yang dihadiri oleh anggota DPD RI dari berbagai provinsi ini ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah dapur penyedia layanan katering jemaah haji tahun ini di Madinah untuk memastikan standar kualitas konsumsi tetap terjaga.
