SATUJABAR, BANDUNG–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak permohonan gugatan praperadilan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Dalam gugatannya, Erwin menuding statusnya sebagai tersangka Kejaksan Negeri (Kejari) Kota Bandung, dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, cacat hukum dan menyalahi prosedur.
Putusan menolak permohonan gugatan praperadilan Wakil Walikota Bandung, Erwin, atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, dibacakan Hakim Tunggal, Agus Komarudin. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (12/01/2026), Majelis Hakim menyatakan, penetapan status tersangka terhadap Erwin oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung, telah sesuai prosedur hukum.
“Mengadili, menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon (Erwin) untuk seluruhnya,” ujar Agus Komarudin dalam amar putusannya
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan, Kejari Kota Bandung telah menempuh prosedur yang sah dalam menetapkan Erwin sebagai tersangka. Seluruh proses dan tahapan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
“Termohon (Kejari Kota Bandung) telah memeriksa empat orang saksi, satu ahli, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai persetujuan pengadilan,” kata Agus.
Selain itu, jaksa penyidik juga telah melakukan uji digital forensik untuk memperkuat konstruksi perkara. Upaya yang telah ditempuh tersebut, memberikan bukti permulaan cukup untuk menetapkan Erwin dan Rendiana Awangga sebagai tersangka.
Putusan Majelis Hakim menolak permohonan gugatan praperadilan, maka status tersangka yang ditetapkan Kejari Kota Bandung kepada Erwin, dinyatakan sah secara hukum. Majeli Hakim menegaskan, dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak berdasar.
“Tindakan penetapan tersangka telah memenuhi minimal dua alat bukti. Dalil-dalil yang diajukan praperadilan pemohon ditolak,” tegas Agus.
Sebelumnya, Kejari Kota Bandung telah menjawab gugatan yang diajukan Wakil Walikota Bandung, Erwin, dalam sidang praperadilan. Penetapan status tersangka Erwin dalam kasus dugaan korupsi menyalahgunakan wewenang, sudah didukung alat bukti yang sah, mulai keterangan saksi, ahli, hingga petunjuk alat bukti elektronik.
Sementara dalam gugatannya, Erwin, mengajukan tujuh materi gugatan atas statusnya sebagai tersangka, yang dituding cacat hukum dan menyalahi prosedur. Penetapan tersangka Erwin disebut tanpa proses pemeriksaan, tanpa didukung dua alat bukti yang sah, tanpa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terkait proses perkara, serta ada ketidakjelasan dan inkonsistensi pasal yang disangkakan.