CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menargetkan Jalan Tegar Beriman tersambung dengan jalur Bojonggede-Kemang (Bomang) melalui pembangunan flyover pada 2027.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pembangunan Flyover Bomang menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat konektivitas wilayah, terutama dari Bojonggede dan Kemang menuju pusat pemerintahan di Cibinong.
“Tahun 2027, Flyover Bomang akan mulai dibangun sehingga terhubung sampai simpang empat Bomang,” kata Rudy melalui keterangan resmi.
Ia menjelaskan flyover tersebut akan mengatasi keterpisahan jalur akibat lintasan rel KRL Bogor-Jakarta sekaligus membuka akses langsung dari kawasan Bojonggede-Kemang menuju Jalan Tegar Beriman.
Berdasarkan dokumen detail engineering design (DED), kata Rudy, kebutuhan anggaran pembangunan Flyover Bomang mencapai hampir Rp150 miliar.
Pemkab Bogor akan terlebih dahulu melaksanakan sejumlah tahapan, mulai dari penetapan lokasi, appraisal hingga pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Sementara itu, untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, proyek Flyover Bomang masuk dalam sekitar 10 proyek strategis tahun anggaran 2027 yang akan menjalani tender dini pada akhir 2026.
“Ada sekitar 10 pekerjaan yang akan kita lakukan tender dini pada tahun ini untuk pelaksanaan tahun anggaran 2027,” ujar Rudy.
Sebelum pembangunan flyover dimulai, Pemkab Bogor menargetkan pembangunan dua jembatan strategis di ruas Bomang, yakni Jembatan Sitanggerang dan Jembatan Pesanggrahan, selesai terlebih dahulu.
Jembatan Sitanggerang direncanakan menjadi jembatan terpanjang di jalur tersebut, sedangkan Jembatan Pesanggrahan disiapkan untuk memperkuat jaringan penghubung menuju kawasan pembangunan flyover.
Menurut Rudy, setelah seluruh jaringan tersebut tersambung, masyarakat dari Bojonggede, Kemang hingga Parung akan memiliki akses lebih langsung menuju Cibinong tanpa harus memutar melalui Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) maupun Sentul.
Pemkab Bogor juga akan melanjutkan penataan kawasan Parung setelah konektivitas tersebut terbuka, termasuk menata pedagang kaki lima (PKL) dengan menyediakan tempat relokasi yang layak.
Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar dua hektare di sekitar pasar sebagai alternatif lokasi penataan sekaligus untuk rencana pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami tidak ingin niat baik pemerintah membangun justru mematikan usaha yang sudah ada. Semua harus ditata bersama agar berdampak positif bagi ekonomi masyarakat,” kata Rudy.
