BANDUNG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 3.676 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024. Pelantikan digelar di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, pada Kamis (17/4/2025) dan turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.
Dari total formasi yang dilantik, 3.324 merupakan PPPK dan 352 lainnya adalah CPNS. Ini merupakan gelombang pertama dari rangkaian pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor untuk tahun 2024.
Dalam sambutannya, Bupati Rudy menyebut pelantikan ini sebagai semangat baru bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor.
“Kurang lebih ada 3.600 orang yang dilantik hari ini. Ini menjadi semangat baru untuk membangun Kabupaten Bogor, yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia,” kata Rudy melalui keterangan resmi.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kehormatan instansi pemerintah di pundak para ASN yang baru diangkat.
“Selamat bertugas. Yang terpenting adalah jaga integritas dan kehormatan Kabupaten Bogor. Karena nama baik Kabupaten ada pada Bapak-Ibu sekalian,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menerima Piagam Penghargaan dari BKN RI atas keberhasilannya sebagai salah satu daerah tercepat dalam proses pengangkatan CASN Tahun 2024.
Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasi atas kinerja cepat Pemkab Bogor dalam proses administrasi kepegawaian. Ia mencatat bahwa hingga saat ini baru 36 kabupaten/kota di Indonesia yang sudah melaksanakan pelantikan CPNS dan PPPK.
“Kabupaten Bogor termasuk tercepat dan sudah kami cek dari sisi anggaran, semuanya aman,” ujar Zudan.
Ia juga mengingatkan para ASN untuk terus meningkatkan integritas dan kompetensi dalam pelayanan publik.
“Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang rasa provinsi. Penduduknya 5,8 juta. Ini kekuatan besar yang harus dibarengi dengan pelayanan publik yang optimal,” jelasnya.
Zudan menambahkan pentingnya pelatihan manajemen risiko bagi seluruh jajaran ASN agar terhindar dari permasalahan hukum dan tata kelola anggaran.
“ASN harus menghindari niat jahat dan bekerja dengan akuntabilitas tinggi. Jangan sampai ada risiko hukum, operasional, atau defisit anggaran yang merugikan reputasi pemerintah,” tegasnya.
Pelantikan ini menjadi tahap awal dari proses pengangkatan ASN tahun 2024 yang akan berlanjut sesuai prosedur dan ketersediaan formasi. Pemerintah juga menjamin kepastian hukum bagi PPPK Paruh Waktu melalui pemberian Nomor Induk Pegawai serta membuka peluang pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu di masa mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala BKN RI, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Bogor.
