BANDUNG: BPJS Ketenagakerjaan dinilai masih belum dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.
Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang diberi otoritas menghimpun iuran para pekerja formal dan informal.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa, yang bergabung dalam Panja Pengawasan Kemanfaatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dikutip situs DPR, sejumlah anggota komisi bertemu dengan otoritas BPJS Jawa Timur di Surabaya, Jumat (30/9/2022).
Belum maksimalnya kepesertaan sebetulnya lebih dipicu pada masih rendahnya kepercayaan pada lembaga penjamin sosial tersebut.
Peserta dari entitas bukan penerima upah (BPU) atau segnen informal diakui masih rendah kepesertaannya.
Menurut Sani, bukan tidak mau menjadi peserta, tapi para pekerja bukan penerima upah itu belum sepenuhnya percaya iurannya bisa aman tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan dan memberi manfaat.
“Dari semua segmen yang paling terkecil adalah BPU. Pengalaman saya di lapangan, bukan mereka tidak mau. Mereka sebetulnya mau, karena hanya membayar setahun Rp130 ribu. Cuma kepercayaan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang belum mereka rasakan. Apakah uang yang disetorkan nanti itu saat ada klaim bisa lancar. Itu yang mereka belum rasakan untuk ikut dalam kepesertaan BPJS,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
BPJS Ketenagakerjaan diimbau Sani, meningkatkan sosialisasinya, agar masyarakat pekerja memahami kehadiran lembaga itu yang memberi banyak benefit.
Sani mengapresiasi BPJS yang terus berusaha memperluas jangkauan kepesertaannya, sehingga banyak pekerja yang ikut disejahterakan.
