BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai upaya memperkuat penanganan bencana di wilayah kota. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyatakan bahwa persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diterima, membuka jalan bagi percepatan pembentukan struktur organisasi BPBD.
“Persetujuan dari provinsi sudah ada, jadi kami akan percepat prosesnya. Saat ini Pak Didi, Kepala DSDABM, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD,” kata Erwin saat menghadiri kegiatan di Lapangan Gasmin, Rabu (21/5).
Meski belum diresmikan secara formal, fungsi BPBD menurut Erwin sudah mulai berjalan. Saat ini, Pemkot sedang menyusun struktur organisasi agar badan tersebut dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat.
“Secara fungsi sebenarnya sudah berjalan. Tapi secara resmi belum. Kita bahas juga bersama DPRD dan insyaallah akan dirapatkan minggu ini,” jelasnya melalui keterangan resminya.
Erwin menegaskan pentingnya percepatan ini mengingat peran strategis BPBD dalam penanggulangan bencana, terutama karena Kota Bandung tergolong daerah rawan banjir dan longsor.
“BPBD sangat diperlukan karena ini badan yang langsung menangani bencana. Apalagi Bandung ini daerah cekungan, rawan banjir dan longsor. Jadi harus kita antisipasi dengan optimal,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa penanganan bencana di Kota Bandung dilakukan melalui kerja sama lintas organisasi, bukan secara sektoral.
“Kita terapkan prinsip ego sentris, bukan ego sektoral. Artinya semua OPD dan wilayah harus bekerja sama menanggulangi bencana. Kita juga edukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.
Sebagai bentuk antisipasi, Pemkot Bandung mulai menjalankan program reboisasi di sejumlah titik rawan bencana. Langkah ini dinilai efektif dalam mencegah potensi bencana ke depan.
“Kita mulai reboisasi. Ini penting untuk mencegah bencana. Alhamdulillah saat ada bencana, bisa segera diatasi karena kolaborasi semua pihak,” pungkas Erwin.
