SATUJABAR, BANDUNG – BMKG sebut Sesar Sumedang menjadi penyebab rentetan gempa yang terjadi di Sumedang pada 31 Desember 2023 hingga awal Januari 2024 lalu.
Puncaknya gempa berkekuatan magnitudo 4,8. Itu setelah BMKG melakukan melakukan penelitian dan identifikasi selama 2 bulan pascagempa.
Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung, Teguh Rahayu menuturkan, Sesar Sumedang tersebut panjangnya 2,5 kilometer.
Adapun dokumen hasil survei diserahkan kepada Pj Bupati Herman Suryatman di Gedung Negara, Jumat (23/2/2024).
“Menurut survei yang sudah kita lakukan panjangnya (Sesar Sumedang) 2,5 kilometer dan kita fokus surveinya yakni wilayah Kota Sumedang yang terdampak, jadi panjangnya 2,5 kilometer itu lokasinya tepat di bawah kota Sumedang,” ujarnya dilansir sumedangkab.go.id.
Pj Bupati Herman Suryatman yang hadir dalam kegiatan tersebut menerima langsung dokumen dari BMKG dengan disaksikan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dari BNPB Lilik Kurniawan.
Serta jajaran pejabat baik dari Pemda Sumedang, BMKG dan BNPB lainnya.
Dikatakan, dengan telah teridentifikasinya sesar penyebab gempa maka hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yakni memperkuat upaya mitigasi.
“Kemudian kedua, adalah building code (peraturan pembangunan), sehingga kami menghasilkan data mikro zonasi untuk rujukan baik tata ruang dan tata wilayah, bagaimana building code bangunan didirikan,” ujarnya.
MASUKAN UNTUK RENBANG
Sementara itu, PJ Bupati Sumedang Herman Suryatman mengungkapkan, hasil kajian BMKG tentang Sesar Sumedang tentunya sangat bermanfaat sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depannya.
“Hasil kajian ini bermanfaat sebagai role input (masukan dalam hal kebijakan), pertama revisi Perda tentang RTRW karena mitigasi bencana gempa belum masuk dalam RTRW kita,” kata Pj Bupati Herman
Menurutnya dokumen gempa hasil kajian BMKG juga akan sangat bermanfaat dalam merumuskan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bagi Kabupaten Sumedang.
“Nantinya kami turunkan lagi sampai ke rencana tahunan sampai kebijakan teknis semisal perizinan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan sebagainya, tentunya akan ada perubahan dan perbaikan yang mana nanti akan disesuaikan. Semisal bagaimana nanti izin untuk membangun rumah, pabrik dan sebagainya, itu nanti harus memperhatikan terhadap bencana gempa,” imbuhnya.
