Investasi pada Triwulan I (Januari–Maret) 2026 mencapai Rp498,8 triliun, atau tumbuh 7,2% secara tahunan (year-on-year). Capaian ini setara dengan 24,4% dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
SATUJABAR, JAKARTA – Realisasi investasi pada triwulan I 2026 masih mampu tumbuh dengan baik di tengah kondisi ekonomi global dihadapkan pada ketidakpastian akibat meningkatnya risiko geopolitik terutama di kawasan Timur Tengah. Eskalasi perang Amerika Serikat-Israel dan Iran turut menyebabkan penurunan prospek perekonomian global.
Berdasarkan data BKPM, di tengah dinamika ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian tersebut, kinerja ekonomi Indonesia masih cukup stabil yang ditandai dengan terjaganya arus masuk investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada Triwulan I (Januari–Maret) 2026 mencapai Rp498,8 triliun, atau tumbuh 7,2% secara tahunan (year-on-year). Capaian ini setara dengan 24,4% dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
“Pertumbuhan investasi sebesar 7,2% pada triwulan pertama menunjukkan bahwa minat investor, baik domestik maupun asing, tetap terjaga di tengah dinamika global,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta (23/4), yang sekaligus menegaskan peran investasi sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain mendorong pertumbuhan, investasi juga memberikan dampak langsung ke ekonomi riil. Realisasi investasi tersebut juga berhasil menyerap 706.569 tenaga kerja Indonesia, meningkat sebesar 18,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi struktur, komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) relatif seimbang, masing-masing sebesar Rp250,0 triliun (50,1%) dan Rp248,8 triliun (49,9%). Keseimbangan ini mencerminkan terjaganya kepercayaan investor global sekaligus meningkatnya daya saing pelaku usaha domestik.
Sebaran investasi juga semakin merata. Realisasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp251,3 triliun (50,4%), melampaui Pulau Jawa sebesar Rp247,5 triliun (49,6%), yang menegaskan peran investasi dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional.
“Dominasi realisasi investasi di luar Pulau Jawa menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi semakin inklusif. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan hilirisasi yang mendorong investasi menyebar ke berbagai daerah,” ungkap Rosan.
Secara sektoral, investasi masih didominasi oleh industri pengolahan, khususnya industri logam dasar dengan nilai Rp69,4 triliun, yang menjadi pendorong utama hilirisasi. Secara keseluruhan, realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun atau hampir 30% dari total investasi pada triwulan ini, dengan pertumbuhan sebesar 8,2% (year-on-year). Rosan menambahkan, investasi hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional dan ketahanan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Kontributor besar lainnya meliputi jasa (didukung pusat data, jasa penunjang energi, dan layanan kesehatan), pertambangan, perumahan dan kawasan industri, serta transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi.
Sementara itu, dari sisi asal negara investor, realisasi PMA masih didominasi oleh Singapura (USD4,6 miliar), diikuti Hong Kong (RRT) (USD2,7 miliar), Tiongkok (USD2,2 miliar), Amerika Serikat (USD1,3 miliar), dan Jepang (USD1,0 miliar), yang menunjukkan kuatnya posisi Indonesia dalam rantai investasi global.
Implementasi KBLI 2025
Seiring dengan upaya menjaga momentum investasi, pemerintah juga terus memperkuat fondasi regulasi melalui implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Implementasi ini disampaikan dalam konferensi pers lintas kementerian/lembaga yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
KBLI 2025, yang menggantikan KBLI 2020, merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan dirancang untuk mengakomodasi dinamika ekonomi baru, termasuk ekonomi digital dan jasa berbasis teknologi. Klasifikasi ini menjadi referensi tunggal lintas institusi dalam penyelenggaraan perizinan yang terintegrasi melalui sistem OSS (Online Single Submission).
Airlangga menegaskan, implementasi KBLI 2025 merupakan bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional.
“Yang membedakan Indonesia dengan negara lain adalah Indonesia resilient. Investasi di Indonesia itu menguntungkan, bahkan bisa mencapai sekitar 60%. Indonesia juga mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) sehingga semakin kompetitif. Terkait hilirisasi, Indonesia memiliki keuntungan komparatif, dan downstreaming ini menunjukkan comparative advantage sekaligus competitiveness dari sumber daya alam yang kita miliki,”ujar Airlangga.
Dalam konteks reformasi perizinan, KBLI 2025 menjadi referensi bersama semua instansi pemerintah yang akan memperkuat integrasi sistem OSS dan AHU (Admnistrasi Hukum Umum), serta meningkatkan kepastian hukum dan kelancaran berusaha bagi pelaku usaha.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mendukung implementasi tersebut.
“Secara sederhana, KBLI adalah bahasa bersama untuk membaca aktivitas ekonomi. Dengan klasifikasi yang sistematis, seluruh kegiatan usaha dapat dipetakan dengan lebih jelas, sehingga data ekonomi dapat dikumpulkan secara konsisten dan analisisnya menjadi lebih tajam untuk mendukung perumusan kebijakan,” ujar Amalia.
Pemerintah memastikan implementasi KBLI 2025 akan dilakukan secara serentak paling lambat pada 18 Juni 2026, termasuk penyesuaian pada sistem OSS, AHU Online, serta subsistem kementerian/lembaga lainnya.
“Kita tidak boleh lengah di tengah dinamika global. Konsistensi kebijakan, stabilitas, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi global,” pungkas Rosan.
