BANDUNG: Beasiswa LPDP menjadi sorotan setelah viralnya cuitan penerima beasiswa LPDP yang tidak mau kembali ke Tanah Air tetapi memilih bekerja di luar negeri agar terhindar dari pajak.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai para penerima Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus memiliki komitmen moral dan komitmen pengabdian yang kuat.
Karena, menurutnya, pendidikan yang mereka jalani dibiayai oleh negara.
“Jangan luntur gara-gara, misalnya setelah mereka ke sana, punya opportunity yang lebih,” kata politisi PKB yang dikutip situs DPR (2/8/2022).
Menurutnya, tetap diutamakan dulu pengabdiannya terhadap pemerintah atau negara.
Dia juga menagih janji dan komitmen para peraih beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke Indonesia.
Pasalnya, calon peserta lain yang gagal mungkin saja memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi saat mendapatkan beasiswa itu.
“Kita tetap minta menagih janji, menagih komitmen teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa LPDP.”
Mereka menyisihkan hak anak-anak muda yang lain yang mungkin punya komitmen untuk mengabdi dan siap kembali lagi.
HARUS ADA TEROBOSAN
Maka dari itu, Huda mengusulkan agar ada semacam terobosan bagi para peraih beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke Indonesia.
Sebab, terobosan tersebut dinilai penting untuk dilakukan pemerintah. Terlebih, persoalan LPDP yang ogah pulang sudah berlangsung sejak lama.
Dirinya pun mempertanyakan kemungkinan akan adanya perubahan skema sehingga lulusan LPDP dapat tetap bekerja untuk Indonesia meski tinggal di luar negeri.
“Pertanyaannya, mungkin enggak sih secara struktur pemerintah bikin modifikasi terkait dengan kemungkinan mereka betul-betul jadi duta di sana, tapi tetap bekerja di pemerintah Indonesia? Kita tidak tahu skemanya kayak apa,” usul legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu.
Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi solusi bagi para lulusan peraih beasiswa LPDP yang memilih untuk menetap di luar negeri.
“Dengan catatan mereka harus tetap mengabdi kepada Indonesia.”
Menurut dia, perlu juga dipertimbangkan semacam itu. Mungkin badannya bisa di KBRI atau model lain.
“Atau semacam divisi khusus yang kira-kira dia bisa menampung teman-teman yang di luar negeri, tapi karyanya tetap jadi bagian dari pengabdian terhadap negara,” katanya.
