BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan skema penanganan banjir secara menyeluruh, khususnya untuk kawasan Bandung Selatan yang selama ini menjadi salah satu titik rawan genangan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, penanganan banjir tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan pembiayaan untuk penanganan kawasan timur saja diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
Farhan menjelaskan, persoalan banjir di Bandung Selatan, terutama wilayah di selatan Jalan Soekarno-Hatta, memiliki karakteristik berbeda antara kawasan timur dan barat.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat 2 Oktober 2026 melalui keterangan resmi Humas Pemkot Bandung.
Untuk wilayah timur, dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menilai diperlukan pendekatan baru dalam mengendalikan limpasan air.
Menurutnya, sebelumnya muncul konsep menjadikan kawasan timur sebagai tol air dengan memperbesar saluran air agar aliran dapat segera menuju kawasan selatan. Namun, skema tersebut justru berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah kabupaten.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” ujarnya.
Kondisi tersebut kemudian membuat kapasitas saluran air yang menuju wilayah selatan diperkecil. Dampaknya, aliran air kembali tertahan dan menyebabkan genangan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung kini mengarahkan solusi pada pembangunan kolam retensi berukuran besar di kawasan timur.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” jelasnya.
Kolam retensi tersebut nantinya berfungsi menampung limpasan air sebelum kemudian dipompa kembali. Farhan menyebut, sepanjang jalur Jalan Soekarno-Hatta pada masa lalu banyak berfungsi sebagai area penampungan air. Namun, seiring perkembangan kawasan sebagian besar area tersebut kini berubah menjadi bangunan.
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ujarnya.
Farhan mengatakan, pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut membutuhkan rekayasa teknis atau engineering yang kompleks. Karena itu, kebutuhan anggarannya pun tidak sedikit.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” jelasnya.
Pemkot Bandung selanjutnya akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika desain tersebut mendapatkan persetujuan, pembiayaan akan dicari melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
Selain kawasan timur, Farhan mengatakan persoalan banjir di kawasan Bandung Selatan bagian barat juga membutuhkan penanganan lintas wilayah.
Wilayah tersebut mencakup kawasan Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi yang bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” ungkapnya.
Ia menyebut pendekatan yang diperlukan adalah solusi berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya, sehingga penanganan tidak berhenti pada batas administratif masing-masing daerah.
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” katanya.
Farhan menuturkan, keterlibatan pemerintah daerah di sekitar Kota Bandung menjadi hal yang tidak terhindarkan. Ia mencontohkan penanganan persoalan Bandung Utara yang juga melibatkan sejumlah wilayah di sekitar Kota Bandung.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” ungkapnya.
Karena itu, Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi antardaerah agar persoalan banjir yang melintasi batas wilayah tersebut dapat ditangani secara bersama.
“Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi,” tuturnya.
