Kepala cabang dinas pendidikan di tiap wilayah pun diminta untuk segera menyosialisasikan kebijakan ini serta mendampingi satuan pendidikan dalam pelaksanaannya.
SATUJABAR, BANDUNG — Kebijakan tugas pekerjaan rumah (PR) bagi siswa SMA, SMK dan SLB tahun ajaran 2025/2026, resmi dihapus. PR akan diganti oleh penugasan yang bersifat reflektif dan eksploratif.
Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto menindaklanjuti edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 81/PK.03/DISDIK tentang optimalisasi pembelajaran.
“Pemberian tugas, baik individu maupun kelompok, agar dioptimalkan pada saat jam efektif pembelajaran di satuan pendidikan, serta tidak membebani peserta didik dengan pemberian tugas Pekerjaan Rumah (PR) yang bersifat tugas tertulis dari setiap mata pelajaran,” mengutip dari surat edaran tersebut, Rabu (11/6/2025).
Gantinya, sekolah diperintahkan untuk mengarahkan penugasan kepada kegiatan yang bersifat reflektif dan eksploratif. Seperti proyek pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap keluarga, alam, dan lingkungan sekitar.
Surat edaran pun mengatur penugasan akademik harus difokuskan untuk penguatan siswa yang belum mencapai kompetensi minimal. Dengan ketentuan maksimal 60 persen dari durasi tatap muka serta dioptimalkan pelaksanaannya di sekolah melalui pembelajaran remedial.
Dalam edaran tersebut, peserta didik didorong untuk mengembangkan minat dan bakat baik di rumah maupun sekolah saat di luar jam belajar efektif. Pengembangan ini mencakup berbagai bidang seperti keagamaan, literasi, seni, olahraga, sains, teknologi, kewirausahaan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
“Dapat dioptimalkan juga untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik di antaranya membantu orangtua/wali di rumah serta lingkungan sekitar,” tulis surat edaran tersebut.
Kepala cabang dinas pendidikan di tiap wilayah pun diminta untuk segera menyosialisasikan kebijakan ini serta mendampingi satuan pendidikan dalam pelaksanaannya. Sementara penghapusan PR untuk siswa SD dan SMP diserahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya mengatakan, penghapusan PR merupakan langkah untuk menghentikan aktivitas rutin sekolah yang dibawa siswa ke rumah. Menurutnya, anak-anak bisa lebih produktif dengan mengerjakan pekerjaan rumah. (yul)
