SATUJABAR, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan program angkot pintar menunjukkan hasil yang menggembirakan setelah berjalan selama satu tahun.
Dari sisi operasional, layanan dinilai berjalan dengan baik. Namun, tantangan terbesar masih berada pada aspek pengadaan armada yang membutuhkan biaya jauh lebih tinggi dibandingkan angkot konvensional.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, evaluasi selama setahun terakhir menunjukkan performa operasional angkot pintar telah memenuhi harapan. Meski demikian, harga kendaraan listrik yang digunakan masih menjadi kendala utama dalam memperluas implementasi program.
“Hasil evaluasi menunjukkan secara operasional angkot pintar sudah sangat baik. Tetapi tantangannya ada pada biaya pengadaan. Harga angkot listrik bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin 29 Juni 2026 dikutip Humas Pemkot Bandung.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta Kementerian Perhubungan tengah menyusun skema pembiayaan agar pengadaan armada dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, armada nantinya akan dioperasikan oleh koperasi angkutan kota yang telah lama menjadi tulang punggung transportasi publik di Kota Bandung, seperti Kobutri, Kopamas dan Kobanter. Dukungan pemerintah diharapkan mampu meringankan beban investasi para operator sehingga transformasi menuju transportasi ramah lingkungan dapat berjalan lebih cepat.
Selain pengadaan armada, Pemkot Bandung juga terus mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot. Proses tersebut dinilai membutuhkan perhitungan yang matang karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda.
“Konvergensi masih terus dihitung. Menyatukan beberapa pemilik angkot menjadi satu entitas usaha bukan perkara mudah. Karena itu kami sedang menyusun model bisnis yang tepat,” ujarnya.
Farhan menjelaskan, keberhasilan konvergensi hanya dapat tercapai apabila didukung skema subsidi yang jelas dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat diharapkan dapat berbagi peran dalam memberikan dukungan pendanaan agar sistem transportasi publik modern tetap layak secara ekonomi bagi para operator.
“Mesti ada bisnis model yang fix di mana nanti Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sama-sama memberikan subsidinya. Karena harus disubsidi, tidak mungkin tidak,” tuturnya.
