BANDUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (12/2) di Gedung DPR Komisi V, Senayan, Jakarta. RDP ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025, yang membahas kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam kesempatan tersebut memastikan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan dengan optimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat. “Layanan kami tetap beroperasi 24/7 dan dapat diakses melalui seluruh portal layanan informasi BMKG serta media sosial resmi,” kata Dwikorita.
Dwikorita juga memaparkan rincian penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk operasional layanan publik, yang terbagi dalam 14 kegiatan utama. Di antaranya adalah pengelolaan database BMKG, jaringan komunikasi, dan operasional BMKG yang beroperasi sepanjang waktu. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk program dukungan manajemen, seperti gaji pegawai dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung operasional.
Dwikorita menegaskan bahwa keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama BMKG. “Kami akan terus mempertahankan program-program strategis seperti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Sekolah Lapang Iklim,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam RDP tersebut menekankan pentingnya menjaga perawatan sistem peringatan dini (early warning system) dan layanan publik BMKG. “BMKG memainkan peran penting dalam perawatan sistem peringatan dini. Informasi cuaca dan peringatan dini untuk bencana harus tetap menjadi prioritas, karena itu menyangkut keselamatan masyarakat,” ungkap Lasarus.
Dengan adanya efisiensi anggaran, BMKG berkomitmen untuk tetap memberikan layanan informasi cuaca dan kebencanaan secara optimal, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
