BANDUNG: Laju inflasi di Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan cara menyinkronkan seluruh perangkat daerah dan kecamatan.
Sinkronisasi untuk pengendalian laju inflasi itu difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Hal terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang digelar secara virtual di Aula Janaka, Kamis (18/8/2022).
Rapat dihadiri oleh Bupati Anne Ratna Mustika.
Anne mengatakan laju infilasi di Kabupaten Purwakarta cukup terkendali, yaitu ada diangka 2,09.
Hal tersebut berdasarkan data BPS per Desember 2021.
Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari tahun sebelumnya berada di angka 3,42 persen, lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020.
INSTRUKSI DARI PUSAT
Menurutnya, pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi.
Serta Peraturan Menteri Perekonomian nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
Selain itu, TPID Kabupaten Purwakarta juga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting.
Serta jasa pada tingkat kabupaten, menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
Dan melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten.
Lalu, TPID juga melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi provinsi.
“Serta melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten,” ucapnya.
VISI PEMERINTAH DAERAH
Hal di atas, lanjutnya, sejalan dengan visi dan misi untuk lima tahun ke depan yang diemban oleh Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
Yaitu mewujudkan Purwakarta Istimewa yang menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Purwakarta.
Adapun untuk penjabaran mengenai visi tersebut dibuat ke dalam empat misi, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Kemudian, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
“Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga telah mengecek ke lapangan berkaitan dengan harga sembako di beberapa pasar.
“Pada intinya, harga-harga sembako di Purwakarta terkendali sampai hari ini walaupun kita harus tetap waspada karena krisis global, sedikit banyak akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok,” ucapnya.