JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI.
Turut mendampingi Ahmad Muzani dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, S.E.; Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.; Drs. H. Kahar Muzakir; Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.; Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.; Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.; serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H. Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI.
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) seperti dilansir website MPR.
Ahmad Muzani kemudian membacakan pokok isi surat pengunduran diri tersebut. Dalam surat itu, Gibran menyatakan mengundurkan diri atas permintaan sendiri tanpa mencantumkan alasan spesifik.
“Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” sambung Ahmad Muzani saat membacakan surat tersebut.
Usai menerima surat pada pukul 11.26 WIB, pimpinan MPR RI langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim). Hasil Rapim memutuskan untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut melalui Rapat Gabungan (Ragab) yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026.
“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal. Pada hari Jumat, kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB besok siang,” jelasnya.
Ahmad Muzani menuturkan bahwa Rapat Gabungan tersebut akan memfokuskan pembahasan pada empat agenda utama. Pertama, menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kedua, menyepakati agar pimpinan MPR segera bersurat kepada Presiden RI untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
“Keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR. Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok pukul 14.00 WIB,” sambungnya.
Dengan diterimanya surat tersebut, Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden RI terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, mengalami kekosongan. Sesuai konstitusi, MPR RI memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.
“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” tegasnya.
Melalui surat tersebut, Gibran juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera diproses oleh MPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melalui MPR RI, Gibran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia.
“Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” papar Gibran dalam isi surat tersebut.
Ahmad Muzani menambahkan, MPR RI akan menindaklanjuti surat tersebut, termasuk dengan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden. Pengajuan dua nama tersebut, menurutnya, dilakukan paling lambat 14 hari setelah surat permintaan dari MPR diterbitkan.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri, dan beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh MPR RI. Nanti selaku Presiden memberikan dua nama setelah dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden dalam 14 hari,” tandasnya.
