JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan kesiapan Fraksi PKB untuk menjalankan proses pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PKB MPR RI menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Neng Eem, ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46.
Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon yang diusulkan Presiden.
“Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Neng Eem di Ruang Fraksi PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026) seperti dilansir laman MPR.
Fraksi PKB juga menekankan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pergantian figur atau dinamika politik, melainkan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
Oleh karena itu, Fraksi PKB mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk penyelenggara negara dan kekuatan politik, untuk menghormati mekanisme konstitusional serta tidak membangun spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.
“Yang harus menjadi pegangan kita adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang. Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tanggung jawab tersebut demi menjaga marwah konstitusi, stabilitas nasional, dan kepentingan bangsa,” tegas Neng Eem.
Fraksi PKB MPR RI yang memiliki 67 anggota juga menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjadikan konstitusi sebagai panglima dalam setiap proses ketatanegaraan demi menjaga demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
