SATUJABAR, BANDUNG–Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), dan uji kompetensi satpam. Program inisiasi Polri tersebut, sebagai salah satu upaya membantu penanggulangan pengangguran di Indonesia, terutama di Jawa Barat yang angkanya berada di atas rata-rata nasional.
Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam diluncurkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, bertempat di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Provinsi Jawa Barat menjadi sasaran dari program Poliran terkait masalah pengangguran.
Suyudi salam sambutannya mengatakan, program Poliran inisiasi Polri, sebagai salah satu upaya membantu penanggulangan pengangguran di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran di Jawa Barat masih di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional turun menjadi 4,75 persen, atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Provinsi Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.
“Melihat kondisi ini, tentu Polri tidak boleh diam. Sejalan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan program Poliran,” ujar Suyudi.
Suyudi menjelaskan, program Poliran bermula dari inisiatif sederhana, saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Saat itu, jajaran Polda Banten berupaya membantu memgatasi pengangguran dengan menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja.
“Poliran berawal dari inisiatif sederhana, saat saya menjabat Kapolda Banten. Berawal berhasil di tingkat daerah, program Poliran ini dikembangkan menjadi gerakan nasional,” jelas Suyudi.
Suyudi mengungkapkan, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi. Ketersediaan yang bisa menyerap tenaga kerja, adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi Kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri merasa terpanggil dan hadir ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ungkap Suyudi.
Suyudi menegaskan, program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri hanya berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.
“Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, agar setiap pihak bergerak selaras dan satu sama lain saling menguatkan,” tegas Suyudi.
