BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) memperkuat upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di kalangan mahasiswa dengan menggandeng perguruan tinggi.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni membangun platform komunikasi dan informasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pencegahan perilaku berisiko.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung sekaligus Ketua KPA Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat diwawancarai seusai Pertemuan Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV (P2HIV) di Perguruan Tinggi di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin, 9 November 2026.
Farhan mengatakan, kalangan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan HIV/AIDS. Berdasarkan data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti), sekitar 62 persen mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Bandung berasal dari luar daerah.
Sebagian besar mahasiswa pendatang tersebut tinggal di tempat kos selama menempuh pendidikan di Kota Bandung.
“Ini makanya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Bersama BNN, kami juga melakukan diskusi untuk membuat platform-platform komunikasi dan informasi tentang pencegahan gaya hidup berisiko yang bisa membawa kepada penularan HIV/AIDS,” ujar Farhan melalui keterangan resmi Humas.
Ia menyebutkan, Kota Bandung diperkirakan memiliki sekitar 90.000 hingga 100.000 tempat kos. Banyaknya tempat tinggal tersebut membuat pengawasan secara langsung terhadap seluruh lingkungan kos tidak memungkinkan dilakukan satu per satu.
Karena itu, Pemkot Bandung mendorong pendekatan melalui edukasi dan penyebaran informasi yang melibatkan perguruan tinggi.
Dengan platform komunikasi bersama, mahasiswa diharapkan lebih mudah memperoleh informasi mengenai faktor risiko penularan HIV/AIDS dan langkah pencegahannya.
Farhan juga menyebut, pemeriksaan atau skrining HIV/AIDS bersifat sukarela. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan pemeriksaan karena kerahasiaan hasilnya dijamin.
“Saya sendiri melakukan skrining tiga bulan sekali, setiap kali saya donor darah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung, Maya Verasandi mengungkapkan, berdasarkan data kumulatif terdapat 10.777 kasus HIV/AIDS yang telah terkonfirmasi dan tercatat dalam layanan pengobatan di Kota Bandung.
Menurut Maya, peningkatan jumlah kasus yang terdata juga dipengaruhi semakin luasnya pelaksanaan skrining. Dengan semakin banyak masyarakat yang melakukan pemeriksaan, kasus yang sebelumnya belum teridentifikasi dapat ditemukan sehingga memperoleh penanganan.
“Fenomena gunung esnya kita cairkan. Tidak akan mungkin diketahui kasusnya kalau tidak ada skrining,” jelas Maya.
Saat ini, layanan skrining HIV/AIDS telah tersedia di 80 puskesmas di Kota Bandung. Sementara layanan pengobatan tersedia di 36 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Pengobatan menggunakan obat antiretroviral (ARV) juga mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Ia menjelaskan, deteksi dini yang dilanjutkan dengan pengobatan dapat membantu menekan jumlah virus dalam tubuh. Dengan pengobatan yang tepat, risiko penularan dapat ditekan sehingga orang dengan HIV (ODHIV) tetap bisa menjalani kehidupan secara produktif.
