JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai Selasa, 10 November 2026. Pembukaan pelunasan ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi teknis penetapan kuota, besaran biaya, serta petunjuk tata cara pelunasan Bipih reguler musim haji 1448 H/2027 M.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan untuk segera memanfaatkan alokasi waktu pelunasan yang telah ditentukan.
“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” tegas Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026) dilansir laman Kemenhaj.
Proses pelunasan Bipih Reguler Tahun 1448 H/2027 M terbagi ke dalam dua tahapan yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB. Pelunasan tahap kesatu berlangsung dari tanggal 10 November hingga 10 Desember 2026. Tahap pertama ini dikhususkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, dan prioritas jemaah haji lanjut usia.
Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16 s.d. 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama. Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing KBIHU.
Nurchalis menjelaskan lebih lanjut bahwa skema dua tahap ini dirancang agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat berlangsung optimal dan transparan. “Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” tambahnya.
Pada musim haji 1448 H/2027 M, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah. Kuota ini mencakup 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah. Setiap jemaah haji reguler memperoleh subsidi Nilai Manfaat dari BPKH rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan Pemerintah sebesar Rp3.200.000,00.
Dengan potongan subsidi tersebut, besaran Bipih yang dibayarkan jemaah bervariasi sesuai embarkasi, yaitu sebagai berikut:
Embarkasi Aceh Rp43.695.779,00;
Embarkasi Medan Rp44.020.279,00;
Embarkasi Padang Rp44.148.779,00;
Embarkasi Balikpapan Rp49.891.779,00;
Embarkasi Banjarmasin Rp50.128.779,00;
Embarkasi Lombok Rp50.366.779,00;
Embarkasi Batam Rp51.531.279,00;
Embarkasi Palembang Rp52.161.279,00;
Embarkasi Solo dan Yogyakarta Rp52.710.779,00;
Embarkasi Jakarta Rp53.543.779,00;
Embarkasi Kertajati Rp55.101.279,00;
Embarkasi Makassar Rp55.428.465,00; serta
Embarkasi Surabaya dan Dhoho sebesar Rp58.146.279,00.
Untuk melakukan pelunasan, jemaah wajib berstatus aktif di SISKOHAT, berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif pada Program JKN. Jemaah juga harus memenuhi syarat istitaah kesehatan dan belum pernah berhaji atau sudah berhaji minimal 18 tahun lalu. Bagi prioritas lansia, kriteria khusus yang ditetapkan adalah berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan mendaftar sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dilakukan pada BPS Bipih awal atau BPS pengganti sebesar Bipih embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo Rekening Virtual. Transaksi dapat diakses melalui saluran non-teller seperti ATM dan mobile banking, atau kas keliling bagi wilayah banking blankspot. Setelah transaksi berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti lunas ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota domisili.
“Kami berharap seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu,” pungkas Nurchalis.
