JAKARTA – Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) kembali menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Selasa, 27 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, secara nasional terdeteksi 79 hotspot, turun 14 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 93 hotspot.
Perkembangan positif juga terlihat pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Riau seluruhnya tercatat nihil hotspot high confidence pada pemantauan Selasa malam. Sehari sebelumnya, enam provinsi tersebut masih mencatat total 10 hotspot.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa nihilnya hotspot pada pemantauan satelit tidak serta-merta berarti seluruh kebakaran di lapangan telah selesai ditangani. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, sehingga kondisi aktual tetap harus dipastikan melalui groundcheck, patroli, serta pengecekan langsung oleh tim di lapangan.
Laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan tanggal 27 Oktober menunjukkan bahwa di Jambi, api aktif pada sejumlah lokasi di Tanjung Jabung Timur, antara lain Sungai Cemara, Simpang Datuk, dan Labuhan Pering, telah berhasil dipadamkan. Namun, pada lokasi-lokasi tersebut masih ditemukan kepulan maupun spot asap sehingga pemadaman darat, pembasahan, dan penyisiran tetap dilakukan.
Di Sumatera Selatan, api di Desa Putak, Muara Enim telah dinyatakan padam. Di Pulau Geronggang, Ogan Komering Ilir, kondisi api telah terkendali dan turut terbantu oleh hujan. Namun, operasi masih diperlukan di sejumlah lokasi lain, termasuk Tanjung Batu dan Talang Rimba di Ogan Komering Ilir, serta kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Banyuasin, yang masih menyisakan titik api sulit dijangkau.
Sementara di Kalimantan Tengah, pemadaman masih berlangsung di kawasan Taman Nasional Sebangau, termasuk Sungai Koran dan kawasan Tjilik Riwut KM 32, Palangka Raya. Kedua lokasi berada pada lahan gambut dan hingga laporan terakhir masih membutuhkan penanganan lanjutan. Di sisi lain, api pada sejumlah lokasi lain di Kalampangan dan Sabaru telah dinyatakan padam.
Perkembangan tersebut kembali menunjukkan pentingnya membedakan hotspot dengan kondisi api di lapangan. Pada kebakaran gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun tidak lagi terdeteksi sebagai hotspot. Karena itu, operasi pembasahan, penyisiran bara, mopping up, dan pendinginan tetap dilanjutkan hingga petugas memastikan kondisi benar-benar aman.
Penguatan penanganan karhutla juga terus dipantau langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pada Selasa (27/10), Menhut kembali ke Jambi untuk mengecek perkembangan penanganan karhutla bersama Gubernur Jambi Al Haris dan jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri serta unsur terkait. Menhut menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Jambi telah menunjukkan perbaikan dibandingkan beberapa pekan sebelumnya, namun meminta pembasahan terus dioptimalkan dengan memanfaatkan potensi hujan hingga awal November.
Dalam kunjungan tersebut, Menhut juga menyampaikan dukungan Bantuan Presiden sebesar Rp125 miliar untuk penanganan karhutla di Jambi. Bantuan diberikan dalam dua tahap, yakni Rp85 miliar pada tahap pertama dan Rp40 miliar pada tahap kedua, untuk mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat operasi pengendalian karhutla.
Menhut menegaskan bahwa nihilnya hotspot berdasarkan pemantauan SiPongi tetap harus dikonfirmasi dengan kondisi aktual di lapangan. Momentum hujan akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembasahan, sementara setelah itu patroli skala besar disiapkan untuk memastikan tidak terjadi penyalaan kembali.
Dukungan operasi udara juga tetap disiagakan. Sebanyak 61 unit armada udara dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla, terdiri atas 24 unit pesawat untuk patroli/CASA dan Operasi Modifikasi Cuaca serta 37 unit helikopter untuk operasi water bombing. Operasi udara berjalan berdampingan dengan pemadaman dan patroli darat.
Manggala Agni Kemenhut bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, relawan, serta seluruh unsur terkait tetap melakukan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, pembasahan, penyekatan penjalaran api, penyisiran bara, mopping up, dan pendinginan.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa tren penurunan hotspot dan nihilnya hotspot pada enam provinsi prioritas merupakan perkembangan positif yang perlu dijaga. Namun ukuran keberhasilan utama tetap berada di lapangan, yaitu memastikan api dan bara benar-benar padam, kebakaran tidak kembali muncul, dampak asap berkurang, masyarakat terlindungi, serta kawasan hutan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.
