JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah daerah untuk memastikan pasokan tetap menjangkau masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Pertamina menambah armada kapal pengangkut, terutama untuk mendukung pengiriman dari Jawa Timur menuju Bali dan wilayah lain yang bergantung pada jalur laut.
Langkah tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan keterangan kepada media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Menurutnya, perhatian pemerintah saat ini tertuju pada kelancaran penyaluran BBM, sementara ketersediaan stok secara nasional masih dalam kondisi aman.
“Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, bahwa secara stok nasional kita, BBM, itu di 16-18 hari. Jadi stok BBM nasional, insya Allah, itu aman,” ujar Bahlil melalui keterangannya Jum’at 16 Oktober 2026.
Bahlil menjelaskan, kendala yang dihadapi bukan terletak pada ketersediaan stok maupun operasional kilang, melainkan pada jalur pengiriman. Karena itu, penambahan kapal menjadi langkah yang diminta pemerintah untuk mengatasi hambatan distribusi.
“Stoknya nggak ada masalah, dan kilangnya nggak ada masalah, yang bermasalah itu adalah jalur distribusinya, makanya kita nambah kapal,” tegasnya.
Sementara itu, ketahanan stok BBM jenis RON 90 tercatat berada di bawah 20 hari. Bahlil menyebut kondisi tersebut antara lain dipengaruhi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM dengan angka oktan lebih tinggi ke RON 90.
Meski demikian, ia menilai posisi stok RON 90 masih dalam batas aman dan memperkirakan ketahanannya dapat kembali mencapai 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan. Perkiraan tersebut menunjukkan target pemulihan stok yang masih perlu dipantau perkembangannya.
Selain menjaga kecukupan pasokan, pemerintah memperkuat perhatian terhadap pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Bahlil meminta aparat menindak praktik penyalahgunaan, termasuk kendaraan bertangki modifikasi yang digunakan untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar sebelum menjualnya kembali dengan harga industri.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan stok, kelancaran pengiriman, dan pengawasan distribusi BBM. Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan energi masyarakat di berbagai wilayah tetap terpenuhi, sekaligus menjaga ketahanan pasokan nasional.
