BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui sosialisasi skrining secara sukarela dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kewilayahan.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperoleh gambaran penyebaran HIV yang lebih akurat, serta menekan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, skrining menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi penyebaran HIV di Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama camat dan lurah se-Kota Bandung terkait menu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HIV/AIDS di Hotel Horison Ultima, Senin, 12 Oktober 2026.
Farhan mengungkapkan, hingga saat ini pengukuran jumlah kasus HIV di Kota Bandung belum sepenuhnya presisi. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu terus mendorong masyarakat agar bersedia melakukan skrining secara sukarela.
“Angkanya tidak pernah benar-benar jelas. Sebesar apa sebetulnya penyebarannya, itu yang perlu kita ukur. Makanya, kita harus melakukan sosialisasi skrining,” ujar Farhan seperti dilansir bandung.go.id.
Ia menyebut, skrining HIV tidak boleh dilakukan dengan paksaan karena harus didasarkan pada kesukarelaan. Karena itu, sosialisasi menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus membangun kesadaran mengenai pentingnya mengetahui status HIV.
Pemkot Bandung akan bekerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan untuk memperluas sosialisasi dan mendorong pelaksanaan skrining secara bertahap melalui pendekatan kewilayahan.
Menurut Farhan, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian dalam penggunaan narkoba, serta penularan dari ibu kepada anak. Padahal, penularan dari ibu kepada anak dapat dicegah melalui intervensi kesehatan yang tepat.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan penanggulangan HIV bukan hanya terkait penularan, tetapi juga masih adanya kasus baru dan kematian akibat AIDS.
Sementara itu, pemerintah menargetkan tidak ada infeksi HIV baru, tidak ada kematian akibat AIDS, serta tidak ada stigma dan diskriminasi.
“Fenomena gunung es itu pasti ada. Pengukuran kita belum presisi. Makanya, kita lakukan sosialisasi supaya orang mau skrining secara sukarela,” katanya.
Menurutnya, upaya penanggulangan HIV/AIDS juga membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Di tengah berkurangnya dukungan donor internasional untuk program HIV di berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan melalui sumber filantropi lainnya.
“Terpenting sekarang kita lakukan sosialisasi. Tidak boleh hanya sekali, tetapi harus terus diulang. Sosialisasi tidak boleh berhenti,” ucapnya.
Sedangkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua KPA Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi menyampaikan, penanggulangan HIV/AIDS merupakan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut digelar untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama agar program pemberdayaan masyarakat melalui Warga Peduli AIDS (WPA) dapat diakomodasi melalui mekanisme Musrenbang.
“Peran serta masyarakat melalui WPA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan,” ungkap Asep dalam laporannya.
Menurutnya, WPA yang telah dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperluas edukasi, serta memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan masing-masing.
Karena itu, pemerintah mendorong kelurahan untuk memanfaatkan menu kegiatan HIV/AIDS dalam Musrenbang sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi program WPA.
Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat direncanakan secara lebih terarah dan memperoleh dukungan pembiayaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pertemuan tersebut diikuti 230 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Bandung, serta community organizer KPA dari seluruh kecamatan.
Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta unsur terkait lainnya.
