JAKARTA – Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Pemantauan terbaru menunjukkan perkembangan positif di Sumatera Selatan, dengan hotspot tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) turun hampir separuh dibandingkan sehari sebelumnya. Sementara itu, peningkatan hotspot di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi perhatian dalam penguatan operasi di lapangan.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, pada Minggu, 6 September 2026 pukul 21.25 WIB terdeteksi 674 hotspot high confidence secara nasional, meningkat dibandingkan 558 titik pada 5 September 2026.
Pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, sebaran hotspot high confidence tercatat:
Kalimantan Tengah: 243 titik;
Kalimantan Barat: 138 titik;
Sumatera Selatan: 61 titik;
Jambi: 26 titik;
Kalimantan Selatan: 20 titik; dan
Riau: 7 titik.
Penurunan di Sumatera Selatan mencapai 59 hotspot atau sekitar 49 persen dalam satu hari. Riau juga menunjukkan penurunan. Namun, perkembangan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat membuat kedua provinsi tersebut menjadi perhatian utama dalam penguatan patroli, groundcheck, pemadaman, dan pengendalian agar api tidak meluas.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, setiap indikasi tetap harus diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.
Operasi pengendalian terus dilakukan oleh Manggala Agni Kemenhut bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta para pihak lainnya. Upaya di lapangan mencakup patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi untuk mencegah penyalaan kembali.
Selain operasi darat, pemerintah tetap mengerahkan 53 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut:
19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC); dan
34 armada digunakan untuk operasi water bombing.
Pengerahan armada dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi lapangan. OMC juga terus diupayakan pada wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis untuk membantu pembasahan lahan dan mendukung operasi pengendalian.
Selain perkembangan hotspot dan operasi pemadaman, pemerintah terus memantau kualitas udara berbasis PM2,5. Kondisi pada 6 September menunjukkan kualitas udara masih bervariasi. Sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan pada sebagian area terpantau kategori berbahaya, sementara sebagian besar wilayah Indonesia lainnya berada pada kategori baik hingga sedang.
Pemantauan BMKG terhadap cuaca penerbangan pada malam 6 September juga menunjukkan kondisi jarak pandang yang berbeda di enam provinsi prioritas:
Pontianak: sekitar 2 kilometer, berasap;
Palangka Raya: sekitar 8 kilometer, berawan;
Banjarmasin: sekitar 9 kilometer, cerah berawan;
Palembang: 10 kilometer atau lebih, berawan;
Jambi: sekitar 7 kilometer, berawan; dan
Pekanbaru: sekitar 8 kilometer, cerah berawan.
Kondisi Pontianak masih menjadi perhatian karena BMKG mencatat jarak pandang sekitar 2 kilometer disertai kondisi berasap. Sementara itu, jarak pandang di kota-kota prioritas lainnya relatif lebih baik pada waktu pengamatan tersebut. Jarak pandang dapat berubah mengikuti konsentrasi asap, aktivitas kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, hujan, serta dinamika atmosfer.
Kementerian Kehutanan bersama instansi terkait terus memantau hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, curah hujan, dan jarak pandang secara terpadu sebagai dasar menentukan prioritas operasi dan pengerahan sumber daya.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melapor agar dapat ditindaklanjuti petugas sedini mungkin melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan pada nomor 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id.
