SATUJABAR, BANJARBARU – Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sistem deteksi dini berbasis pemantauan titik panas (hotspot) serta penguatan koordinasi dengan para pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Upaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kehutanan dalam membangun sistem perlindungan hutan yang responsif, terpadu, dan berbasis data, khususnya pada periode musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla.
Sebagai pelaksana teknis di daerah, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI Banjarbaru secara berkala melakukan pemantauan hotspot pada areal PBPH dan menyampaikan informasi hasil pemantauan kepada pemegang PBPH untuk segera dilakukan verifikasi lapangan serta penanganan sedini mungkin apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Kepala BPHL Wilayah XI Banjarbaru, Wahyu Nurhidayat mengatakan bahwa informasi hotspot merupakan instrumen penting dalam sistem peringatan dini yang memungkinkan setiap potensi kebakaran ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Setiap titik panas yang teridentifikasi di dalam areal kerja PBPH perlu segera diverifikasi di lapangan. Informasi hotspot merupakan bagian dari sistem peringatan dini agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak tahap awal,” ujar Wahyu melalui keterangan resminya.
BPHL Wilayah XI Banjarbaru juga terus mendorong seluruh pemegang PBPH meningkatkan kesiapsiagaan melalui penguatan patroli, kesiapan personel, sarana dan prasarana pengendalian karhutla, serta percepatan respons terhadap setiap informasi hotspot maupun laporan indikasi kebakaran.
Berdasarkan hasil pemantauan SIPONGI Kementerian Kehutanan menggunakan satelit NASA-NOAA20 pada 12 Agustus 2026, di Provinsi Kalimantan Selatan teridentifikasi sebanyak 73 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan (confidence) kategori medium. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 titik berada pada areal PBPH, terdiri atas enam titik di areal PT Inhutani I Unit Pelaihari, enam titik di areal PT Dwima Intiga, satu titik di areal PT Hutan Rindang Banua, dan satu titik di areal PT Prima Multibuana. Seluruh informasi tersebut telah diteruskan kepada masing-masing pemegang PBPH untuk segera dilakukan pengecekan dan verifikasi kondisi aktual di lapangan.
Dalam proses verifikasi, BPHL Wilayah XI Banjarbaru juga mendorong koordinasi antarpengelola kawasan yang memiliki keterkaitan secara spasial.
Wahyu menegaskan bahwa keberadaan hotspot merupakan indikator adanya anomali suhu dan tidak secara otomatis menunjukkan telah terjadi kebakaran. Oleh karena itu, setiap informasi hotspot harus segera ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan.
“Prinsipnya, jangan menunggu api membesar. Ketika terdapat informasi hotspot di dalam atau di sekitar areal kerja, segera lakukan pengecekan. Jika ditemukan indikasi kebakaran, lakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan,” tegasnya.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, pemegang PBPH, pengelola kawasan, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem pencegahan karhutla yang efektif. Penguatan deteksi dini, percepatan penyampaian informasi, verifikasi lapangan, dan koordinasi lintas pihak menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dalam mendukung perlindungan hutan dan lingkungan.
Melalui langkah tersebut, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian karhutla melalui sistem deteksi dini yang andal, respons cepat di lapangan, serta kolaborasi multipihak guna mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.
