SATUJABAR, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini atas konsistensinya mengembangkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. “Kami ingin memastikan program Bapak Presiden, terutama yang ada kaitannya dengan perlindungan sosial, bisa dijalankan dengan baik di Kabupaten Sumedang,” kata Rini yang juga menjabat Wakil Ketua I Komite Percepatan Transformasi Layanan Digital Pemerintah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang di Command Center Sumedang, Rabu (12/8/2026).
Rini menilai Sumedang telah menunjukkan praktik nyata bagaimana digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital pemerintahan merupakan agenda yang telah didorong pemerintah pusat sejak 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rini menegaskan digitalisasi bukan sekadar persoalan penggunaan teknologi. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah menyederhanakan proses bisnis pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang mudah dan cepat.
“Digital bukan solusi akhir. Yang paling penting adalah bagaimana menyederhanakan bisnis proses layanan. Karena itu, pelayanan publik harus terus kita sederhanakan, dan ujungnya kemudian kita digitalisasikan,” ujarnya dikutip laman Pemkab Sumedang.
Rini mengapresiasi kepemimpinan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang dinilai konsisten mendorong transformasi digital sejak periode pertama kepemimpinannya. “Saat ini sudah bisa melihat hasil kerja keras pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Sumedang, yang sejak periode pertama sudah sedemikian fokus pada layanan pemerintahan digital. Di Kabupaten Sumedang sudah bisa melihat bagaimana seluruh layanan dilakukan secara digital,” katanya.
Rini juga menekankan, digitalisasi tidak berarti menghapus pelayanan tatap muka. Menurutnya, pemerintah tetap harus menyediakan pelayanan langsung, jemput bola, maupun layanan mandiri sesuai kebutuhan masyarakat. “Layanan tatap muka pun harus terus dilakukan karena masih ada masyarakat yang literasinya masih harus kita bantu. Kemudian kita mendorong layanan jemput bola karena masih ada daerah-daerah yang tertinggal, serta layanan mandiri,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan transformasi digital telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Digitalisasi tidak hanya diterapkan dalam pelayanan masyarakat, tetapi juga mendukung kinerja ASN, pengendalian pembangunan, hingga pengambilan keputusan berbasis data. “Di Sumedang, bentuk pelayanan sudah diarahkan terdigitalisasi, baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan internal bagi ASN. Teknologi kita hadirkan bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa pemerintah sudah digital, tetapi untuk memastikan pekerjaan pemerintahan lebih cepat, terukur, transparan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat,” kata Dony.
