Di Prov. Jawa Barat, terdapat 42 simpang atau perlintasan sebidang (14 Jalan Nasional dan 28 Jalan Provinsi) yang menjadi perhatian. Sebanyak 3 titik menjadi prioritas untuk segera digarap yakni Rajapolah di Tasikmalaya, Bulak Kapal di Bekasi dan Slamet Riyadi di Cirebon.
SATUJABAR, CIMAHI – Kementerian Pekerjaan Umum bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat pada Jumat (3/7/2029). Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini, pemerintah berkoordinasi intensif terkait penanganan perlintasan sebidang kereta api di wilayah Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat. Langkah ini diambil guna mencermati risiko kecelakaan di pelintasan sebidang serta merumuskan solusi teknis agar perjalanan kereta api dan mobilitas masyarakat tetap aman, terutama dengan tingginya frekuensi kereta api saat ini.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, yang mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI memaparkan bahwa secara nasional telah diidentifikasi 136 titik perlintasan sebidang pada Jalan Nasional dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp30,16 Triliun. Penanganan ini akan dilakukan dalam empat tahap hingga tahun 2044, di mana Tahap I (2025-2029) mencakup 39 titik dengan skema pinjaman luar negeri.
Di Prov. Jawa Barat, terdapat 42 simpang sebidang (14 Jalan Nasional dan 28 Jalan Provinsi) yang menjadi perhatian, dimana ada 3 titik yang akan segera dikerjakan yaitu Rajapolah di Tasikmalaya, Bulak Kapal di Bekasi dan Slamet Riyadi di Cirebon.
“Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan program ini secara bertahap. Untuk Green Book 2026, proyek super prioritas di Prov. Jawa Barat salah satunya adalah Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp180,7 Miliar,” jelas Triono dikutip laman Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia juga menambahkan bahwa penanganan titik kritis lain seperti Flyover Bulak Kapal di Bekasi saat ini tengah diusulkan melalui skema dana Inpres Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden guna mempercepat eksekusi tanpa menunggu anggaran reguler.
Dalam penanganan perlintasan sebidang, Kementerian Pekerjaan Umum mengacu pada urutan skala prioritas dari Kementerian Perhubungan untuk menentukan urgensi pembangunan infrastruktur permanen tersebut.
Mendukung hal tersebut, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi, mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan pada koridor dengan frekuensi kereta yang sangat tinggi. Di Kota Cimahi, Kementerian Perhubungan saat ini tengah membangun Flyover dan JPO Pusdikpom dengan nilai kontrak sebesar Rp79,19 Miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC).
“Pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, terutama Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal yang melintas di jalur Padalarang-Bandung,” kata Jumardi. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan flyover adalah solusi permanen untuk menghilangkan persimpangan sebidang, sementara untuk pengamanan jangka pendek, Kementerian Perhubungan tetap mengalokasikan anggaran penjagaan pelintasan melalui skema aset negara.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang memimpin Kunjungan Kerja Spesifik, Ridwan Bae, menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam menjamin keselamatan warga tanpa terhambat oleh perdebatan status kewenangan jalan. Terkait rencana pembangunan Underpass Gatot Subroto di Cimahi Ridwan mengatakan bahwa meskipun secara administratif merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat namun underpass ini sangat krusial bagi warga lokal. “Meskipun statusnya jalan provinsi, jika kondisi kemacetan sudah parah dan mengancam keselamatan akibat frekuensi kereta cepat, pemerintah pusat harus memberikan dukungan koordinasi dan pengawalan anggaran agar segera terealisasi,” tegas Ridwan.
Komisi V DPR RI juga berkomitmen untuk terus mendorong alokasi dana pada skala prioritas ini demi mewujudkan target Zero Accident nasional, di mana keselamatan nyawa masyarakat harus ditempatkan di atas segalanya. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian infrastruktur fisik di lapangan, sekaligus memberikan rasa aman bagi mobilitas warga di titik-titik rawan kecelakaan perkeretaapian.
