SATUJABAR, SUMEDANG – Kabupaten Sumedang memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Terdapat tiga kekuatan utama yang menjadi modal pembangunan Kabupaten Sumedang, yakni posisi wilayah strategis, kekayaan budaya, serta transformasi digital yang telah diterapkan secara konsisten.
Dari aspek kewilayahan, Sumedang merupakan bagian dari Kawasan Rebana yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi metropolitan di Jawa Barat. Posisi tersebut dinilai sangat strategis karena didukung oleh infrastruktur yang semakin lengkap dan menjadi penghubung kawasan industri di wilayah timur Jawa Barat.
Selain itu, Sumedang juga memiliki identitas budaya Sunda yang kuat. Komitmen terhadap pelestarian budaya telah diperkuat melalui Perda Sumedang Puseur Budaya Sunda sehingga pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
“Kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan pelestarian budaya. Budaya menjadi identitas sekaligus kekuatan dalam membangun daerah,” ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Ekonomi Regional Jawa Barat bertema Membangun Ekonomi Digital Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (23/6/2026) dikabarkan Humas Pemkab Sumedang.
Di bidang digitalisasi, Dony menjelaskan, Sumedang hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah rujukan nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik berbasis digital. Lebih dari 200 kabupaten dan kota dari berbagai daerah telah melakukan studi banding ke Sumedang untuk mempelajari berbagai inovasi digital yang dikembangkan pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai aplikasi pelayanan publik tersebut dikembangkan secara mandiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumedang dengan memanfaatkan teknologi open source, tanpa bergantung kepada pihak vendor.
“Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi merupakan instrumen untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan masyarakat, hingga mendorong partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah,” jelasnya.
