SATUJABAR, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat koordinasi mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (11/06/2026). Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan agar program tersebut berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkualitas.
“Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini, kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya,” ujar Mensesneg kepada awak media usai pertemuan.
Mensesneg memastikan bahwa seluruh aspek layanan MBG harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk proses yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Semua itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, dan sesuai dengan prosedur. Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu, pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan,” tegas Mensesneg.
Lebih lanjut Mensesneg mengungkapkan bahwa di dalam pertemuan juga dibahas mengenai layanan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di tanah air.
“Tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus, untuk kita segera prioritaskan juga di daerah 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mengintensifkan pemberian asupan gizi bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita).
“Ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat [MBG] untuk istilahnya 3B; untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun (balita),” kata Mensesneg.
Dalam pernyataannya, Mensesneg juga menyampaikan keyakinan bahwa penataan yang dilakukan terhadap tata kelola MBG ini akan dapat mengefisienkan penggunaan anggaran.
“Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN,” ujarnya.
Selain itu, Mensesneg juga kembali menekankan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap program-program prioritas guna memastikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Proses pengawasan, perbaikan, dan monitoring itu kan dilakukan setiap hari,” imbuhnya.
Turut hadir dalam pertemuan, antara lain, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.
