SATUJABAR, BANDUNG (07/05) – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti mendorong penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penindakan tegas praktik illegal. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan reses Komite III DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rabu (6/5), di Bandung.
Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jabar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar, serta pemangku kepentingan terkait perlindungan pekerja migran.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan PMI di Jabar menjadi perhatian, mulai dari maraknya praktik perekrutan ilegal, lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, hingga rendahnya literasi masyarakat mengenai migrasi aman.
Agita Nurfianti menegaskan bahwa hasil penyerapan aspirasi ini akan menjadi bahan penting dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait di Jakarta setelah masa reses.
“Pekerja migran ini menjadi agenda pengawasan rutin yang terus kami kawal. Persoalan yang muncul dari Jawa Barat sangat kompleks, sehingga seluruh masukan dari BP3MI, Disnakertrans, hingga aparat terkait akan kami bawa ke rapat kerja dengan kementerian agar ada langkah konkret dalam memperkuat perlindungan PMI,” ujar Agita.
Berdasarkan paparan BP3MI Jabar, provinsi ini menjadi daerah pengirim PMI terbesar kedua setelah Jawa Timur, namun berada di peringkat pertama dalam jumlah pengaduan dan permasalahan pekerja migran. Penempatan PMI dari Jabar terus meningkat, dari sekitar 56 ribu orang pada 2023 menjadi lebih dari 61 ribu orang pada 2024, dengan negara tujuan utama Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
Namun di balik tingginya angka penempatan tersebut, Jabar juga mencatat hampir 15 ribu pengaduan kasus PMI, jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain. Permasalahan yang sering terjadi antara lain gaji tidak dibayar, overstay, dokumen tidak lengkap, hingga kasus meninggal dunia dan permintaan pemulangan.
Agita menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dari hulu hingga hilir, termasuk penindakan terhadap praktik perekrutan ilegal yang melibatkan calo maupun lembaga pelatihan kerja (LPK) yang melampaui kewenangannya.
“Kami melihat masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum, baik melalui jalur nonprosedural maupun modus perekrutan berkedok pelatihan. Karena itu penguatan pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara serius dan terintegrasi,” katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya tindak lanjut sejumlah laporan TPPO yang tidak sampai pada tahap P21, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Menurutnya, koordinasi lintas sektor antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), kepolisian, kejaksaan, imigrasi, hingga Kementerian Luar Negeri perlu diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) yang lebih operasional.
“Kasus pekerja migran ini lintas sektor. Tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Kami akan mendorong adanya penguatan MoU antara BP2MI, Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, dan kementerian terkait agar penanganan kasus bisa lebih cepat dan efektif,” ujar Agita.
Selain penegakan hukum, Agita juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi migrasi aman di tingkat desa. Menurutnya, masyarakat masih rentan menjadi korban karena minimnya informasi dan tekanan ekonomi yang tinggi.
“Pendekatan sosialisasi langsung di desa-desa masih sangat dibutuhkan. Aparatur desa, kelompok masyarakat, hingga jaringan ibu-ibu PKK perlu dilibatkan agar masyarakat memahami prosedur migrasi aman dan tidak mudah tergiur iming-iming calo,” tuturnya.
Dalam forum tersebut juga mengemuka persoalan sulitnya akses pembiayaan formal bagi calon PMI. Banyak pekerja migran akhirnya terjerat pinjaman berbunga tinggi atau pinjaman informal untuk biaya keberangkatan. Karena itu, Agita mendorong adanya skema pembiayaan yang lebih ringan melalui sinergi pemerintah, perbankan, dan BUMDes.
“Kalau akses pembiayaan formal dipermudah, masyarakat tidak akan mudah masuk ke jalur ilegal. Ini juga penting untuk memutus ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi yang justru membebani PMI dan keluarganya,” katanya.
Agita menambahkan, DPD RI juga akan mendorong peningkatan anggaran perlindungan PMI dalam pembahasan RAPBN 2027. Menurutnya, layanan perlindungan pekerja migran merupakan prioritas nasional yang harus mendapat dukungan anggaran memadai, termasuk untuk sosialisasi, penanganan kasus, pemulangan, dan pendampingan korban.
“Jangan sampai layanan perlindungan PMI terganggu karena keterbatasan anggaran. Ini menyangkut keselamatan dan hak warga negara kita yang bekerja di luar negeri,” pungkasnya.
