Kewajiban pendaftaran PSE sendiri merupakan kewajiban administratif yang bertujuan untuk memastikan tata kelola sistem elektronik yang tertib, transparan, dan akuntabel.
SATUJABAR, JAKARTA – Wikimedia Foundation tunjukkan komitmen kepatuhan dengan menyelesaikan proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.
“Wikimedia Foundation sudah menyelesaikan pendaftaran, dan saat ini kami sedang memproses normalisasi akses Wikipedia,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Kamis (30/04/2026) melalui keterangan resminya.
“Kami mengapresiasi langkah Wikimedia Foundation dalam memenuhi kewajiban pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Alexander Sabar.
Kewajiban pendaftaran PSE sendiri merupakan kewajiban administratif yang bertujuan untuk memastikan tata kelola sistem elektronik yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Seluruh proses pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab atas layanan dan fitur yang dioperasikan di Indonesia, sehingga melalui pendaftaran ini, terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Dalam pertemuan terakhir dengan Kemkomdigi, Wikimedia Foundation mengkonfirmasi sebagai organisasi global yang didukung oleh berbagai komunitas sukarelawan di berbagai negara, termasuk Wikimedia Indonesia, dan tidak merepresentasikan Wikimedia Foundation serta merupakan entitas yang terpisah.
Oleh karena itu, pandangan atau pernyataan yang disampaikan oleh Wikimedia Indonesia, termasuk melalui media sosial, tidak merepresentasikan posisi resmi Wikimedia Foundation sebagai lembaga yang menjadi subjek kewajiban pendaftaran PSE.
Kemkomdigi berkomitmen untuk terus mendampingi seluruh PSE dalam memenuhi kewajiban regulasi, guna mewujudkan ruang digital Indonesia yang tertib, adil, dan melindungi kepentingan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip pelindungan data pribadi dan hak asasi manusia.
