SATUJABAR, JAKARTA–Polri telah mengamankan sebanyak 3.195 orang terkait massa aksi demo berujung rusuh di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari 3.195 orang data di 15 Polda, 55 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Sebanyak 3.195 orang yang diamankan terkait massa aksi demo berujung rusuh di sejumlah wilayah, berdasarkan data yang diterima dari Mabes Polri. Dari jumlah 3.195 di 15 Polda, 55 orang sudah ditetapkan tersangka dan 387 orang dipulangkan
Setiap Polda masih melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam aksi demo berujung rusuh. Penyidik masih mendalami peran dari keberadaan mereka saat sejumlah aksi demo berujung rusuh.
Berikut data di 15 Polda:
1. Polda Metro Jaya: 1.240 orang
2. Polda Jawa Timur: 709 orang (173 orang telah dipulangkan, 485 orang proses pemeriksaan, dan 51 orang sudah ditetapkan tersangka)
3. Polda Jawa Tengah: 653 orang dalam proses pemeriksaan).
4. Polda Jawa Barat: 147 orang (23 orang telah dipulangkan, 124 orang dalam proses pemeriksaan).
5. Polda Bali: 138 orang (38 orang telah dipulangkan, 100 orang dalam proses pemeriksaan).
6. Polda Kalimantan Barat (Kalbar): 91 orang: 86 orang telah dipulangkan, 5 orang dalam proses pemeriksaan).
7. Polda Sumatera Selatan (Sumsel): 63 orang dalam proses pemeriksaan.
8. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta: 60 orang dalam proses pemeriksaan).
9. Polda Sumatera Utara (Sumut): 50 orang (48 oramg telah dipulangkan, 2 dalam proses pemeriksaan dinyatakan positif konsumsi narkoba).
10. Polda Jambi: 17 orang telah dipulangkan.
11. Polda Banten: 15 orang: dalam proses pemeriksaan.
12. Polda Sulawesi Barat: 6 orang dalam proses pemeriksaan.
13. Polda Papua Barat Daya: 4 orang ditetapkan tersangka.
14. Polda Sulawesi Tengah (Sulten): Satu orang telah dipulangkan);
15. Polda Nusa Tenggara Barat (NTB): Satu orang: telah dipulangkan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, telah diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas para pelaku anarkis. Aksi demo yang terjadi beberapa waktu terakhir di sejumlah wilaya dinilai sudah keluar dari aturan, sudah mengarah peristiwa pidana.
