JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera merealisasikan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, yang dinilai sebagai infrastruktur vital untuk menghadapi ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
Dalam pidato kunci pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/5), Presiden Prabowo menyatakan bahwa proyek ini akan menjadi langkah besar dalam perlindungan jangka panjang terhadap kawasan padat penduduk dan ekonomi strategis di utara Jawa.
“Saya ingin garis bawahi bahwa Giant Sea Wall adalah proyek infrastruktur yang sangat strategis dan vital bagi bangsa ini. Ini adalah mega proyek yang harus kita laksanakan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para peserta konferensi.
Proyek tanggul laut tersebut sejatinya sudah direncanakan sejak 1995, namun belum terealisasi hingga kini. Nantinya, tanggul raksasa ini dirancang akan membentang sepanjang 500 kilometer, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya total mencapai 80 miliar dolar AS.
Untuk tahap awal, pembangunan akan difokuskan di wilayah Teluk Jakarta, yang diperkirakan memerlukan waktu 8 hingga 10 tahun, sementara pengerjaan menyeluruh hingga ke Jawa Timur diperkirakan memakan waktu 15 hingga 20 tahun.
“Kalau kita harus menempuh perjalanan sejauh 1.000 kilometer, maka kita harus mulai dari satu langkah pertama. Dan kita akan segera mulai itu,” tegas Presiden.
Untuk mengawal implementasi proyek besar ini, Presiden Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, yang akan bertanggung jawab atas koordinasi lintas sektor dan wilayah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, dalam pembiayaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.
“Biaya tahap awal di Teluk Jakarta sekitar 8–10 miliar dolar AS. Saya kira kita mampu. Saya sudah berbicara dengan Gubernur DKI dan menyampaikan bahwa pembiayaan harus urunan, separuh dari DKI dan separuh dari Pemerintah Pusat,” ungkap Prabowo.
Presiden juga menyampaikan keterbukaan terhadap kemitraan internasional, termasuk dengan perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, hingga Timur Tengah. Namun ia menegaskan bahwa proyek tetap akan dimulai dengan mengandalkan kapasitas nasional.
“Kita terbuka terhadap kerja sama internasional, tapi kita tidak akan menunggu. Kita mulai dengan kekuatan kita sendiri,” tutup Presiden.
Proyek Giant Sea Wall diharapkan tidak hanya menjadi pelindung dari bencana ekologis, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi infrastruktur nasional dan simbol kemandirian pembangunan Indonesia di masa depan.
