SATUJABAR, BANDUNG — Sebanyak 700 ribu anak sekolah akan menjadi calon peserta Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, kuota SPMB 2024 Jawa Barat, hanya sebanyak 329 ribu.
Data Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, kuota Seleksi Penerimaan Siswa Murid Baru (SPMB) 2025 di Jawa Barat, hanya menampung 329 ribu siswa. Sementara jumlah calon peserta SPMB 2025 di Jawa Barat, mencapai 700 ribu anak sekolah, untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya calon peserta tidak akan bisa diterima di sekolah negeri. Mereka akan diarahkan untuk masuk ke sekolah swasta
“Lebih dari setengahnya calon peserta SMPB 2025, dipastikan tidak bisa diterima masuk sekolah negeri. Itu mengacu pada jumlah calon peserta didik berdasarkan jumlah lulusan SMP (Sekolah Menegah Pertama), sekitar 700 ribu siswa,” ujar Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Deden Saeful Hidayat, dalam keterangannya, Senin (19/05/2025).
Peserta SPMB dari keluarga miskin, atau keluarga tidak mampu, mendapat perhatian khusus, diprioritaskan untuk bisa masuk sekolah negeri. Mereka akan ditempatkan, tanpa harus mengikuti seleksi terlebih dahulu.
“Kita punya rancangannya bagi anak dari keluarga tidak mampu, termasuk di dalamnya bagaimana kita memuliakan anak-anak dari kelompok tersebut. Mengapa saya katakan memuliakan? Mereka tidak harus mengikuti seleksi, tapi mereka ditempatkan,” kata Deden.
SPMB 2025 di Jawa Barat akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, dimulai pada 10 Juni hingga 16 Juni, dan tahap kedua, pada 24 Juni hingga 1 Juli 2025.
Bagi jenjang SMA, pada tahap pertama mencakup jalur domisili dengan kuota sebesar 35 persen, afirmasi 30 persen, dan mutasi sebesar 5 persen. Pada tahap kedua, dikhususkan untuk jalur prestasi 30 persen, dengan rincian prestasi akademik dan non-akademik.
Sementara pada Jenjang SMK, tahap pertama mencakup jalur domisili dengan kuota 35 persen, afirmasi 30 persen, dan mutasi sebesar 5 persen. Tahap kedua, jalur prestasi akademik mendapat kuota 50 persen, dan non-akademik sebesar 5 persen.
Sekolah di Swasta Dibiayai
Deden mengungkapkan, bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemprov Jabar telah menyiapkan pembiayaan agar mereka tetap bisa bersekolah di sekolah, atau lembaga swasta. Anggaran disiapkan dari APBD Jawa Barat.
“Siswa dari keluarga tidak mampu, merupakan kelompok kategori yang harus kita perhatikan. Tentunya, saat tidak tertampung di sekolah negeri, dan harus ditempatkan di swasta, ada budget yang harus disiapkan, itu sudah kita siapkan,” ungkap Deden.
Deden menegaskan, kebijakan memperhatikan siswa dari keluarga tidak mampu, sesuai perintah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Gubernur memerintahkan untuk membiayai anak-anak miskin, atau dari keluarga tidak mampu yang harus sekolah di swasta, dan itu sudah dianggarkan Disdik.
Anggaran yang telah disiapkan untuk membantu pembiayaan siswa dari keluarga tidak mampu, nilainya mencapai Rp 25 miliar. Mereka yang akan dibantu tergabung dalam program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Siswa masuk dalam program P3KE, termasuk yang tercatat di DTKS, tidak diterima di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta terdekat dari tempat tinggalnya. Biayanya akan ditanggung,” tegas Deden.
Alokasi anggaran sebesar Rp.25 miliar, sudah dipastikan tersedia untuk kebutuhan siswa dari keluarga tidak mampu yang harus bersekolah di swasta, pada tahun ajaran 2025. Tidak menutup kemungkinan, jumlahnya bisa bertambah dalam APBD perubahan.
“Mudah-mudahan, anggarannya bisa ditambah di APBD Perubahan. Saat ini, kami sedang memverifikasi ulah data jumlah siswa yang sekolahnya akan dibiayai nanti,” tutup Deden.(chd).