JAKARTA- Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menghadiri Rapat Akselerasi Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang digelar di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta, Kamis malam (15/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dan dihadiri oleh delapan kepala daerah dari kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.
Dalam keterangannya usai rapat, Bupati Dony menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah layak huni dengan biaya terjangkau.
“Program ini ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp10 juta untuk suami istri. Mereka bisa mengakses rumah dengan harga Rp166 juta, bunga tetap hanya 5 persen, dan uang muka hanya 1 persen dengan tenor 20 tahun,” terang Dony dikutip situs Pemkab Sumedang.
Ia menyebutkan bahwa cicilan diperkirakan hanya sekitar Rp1 juta per bulan. Selain itu, pembelian rumah dalam program ini dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi persetujuan bangunan gedung.
Menurut Bupati Dony, salah satu keunggulan program ini adalah inklusivitasnya. Tidak hanya mereka yang memiliki penghasilan tetap, namun juga masyarakat dengan penghasilan tidak tetap seperti petani, pedagang, dan sopir bisa mengakses perumahan FLPP ini melalui aplikasi Sikasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).
“Silakan manfaatkan fasilitas ini. Pemerintah telah membuka akses sebesar-besarnya agar rakyat bisa memiliki rumah dengan bunga sangat rendah, flat 20 tahun,” ujar Dony.
Adapun delapan kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut berasal dari Kabupaten Majalengka, Indramayu, Subang, Purwakarta, Cianjur, Bogor, serta Kota Depok.
Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan perumahan layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi kelompok yang paling membutuhkan.
