BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merotasi dan mengangkat sejumlah pejabat eselon II setingkat dinas, kepala biro, dan staf ahli Gubernur dalam pelantikan yang digelar di Karawang International Industrial City (KIIC), Kamis, 27 Maret 2025. Total ada 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) dengan posisi baru.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa rotasi PNS di pemerintahan adalah hal yang wajar dan penuh hikmah. Menurutnya, PNS sudah disumpah untuk siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja, dengan mengedepankan integritas, loyalitas kepada pimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kerja dengan saya tentu capek, banyak gagasan tiba-tiba yang harus diwujudkan. Tetapi yakinlah, selalu ada solusi,” ujar Dedi Mulyadi.
Gubernur juga mengapresiasi kinerja dan kontribusi pejabat yang dirotasi selama mereka bertugas di jabatan lama. “Saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja. Kita semua bekerja untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Sejumlah pejabat eselon II yang bergeser posisi antara lain Mas Adi Komar yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan, kini dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Posisi Kepala Biro Administrasi Pimpinan kini diamanahkan kepada Akhmad Taufiqurrachman. Selain itu, Ika Mardiah yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kini dilantik menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Wahyu Mijaya, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, kini menduduki jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bekesbangpol).
Pendidikan Bela Negara bagi ASN
Di sela-sela pelantikan dan pengangkatan pejabat, Gubernur Dedi Mulyadi juga mencetuskan ide untuk melaksanakan pendidikan bela negara bagi ASN Pemda Provinsi Jawa Barat. Rencana tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juni 2025, bekerja sama dengan tentara dan polisi.
“Saya sudah minta kepada Pak Sekda (Herman Suryatman), di bulan Juni nanti ASN akan mengikuti pendidikan bela negara, dilatih oleh tentara dan polisi,” kata Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, pendidikan bela negara untuk ASN bertujuan untuk membentuk integritas. Selain itu, Dedi juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk tidak hanya mengumumkan ASN dengan kinerja terbaik setiap bulan, tetapi juga ASN yang berkinerja buruk.
“Ini perlu untuk memotivasi ASN agar konsisten mempertahankan kinerja terbaiknya. Penilaian performa ini juga penting untuk menyelaraskan antara tunjangan yang diterima dengan kinerja yang ditampilkan oleh ASN,” tambahnya.
Dedi menegaskan, setiap bulan kepala BKD akan mengumumkan ASN yang paling rajin dan produktif serta ASN yang tidak maksimal dalam kinerjanya. “Umumkan, di setiap OPD harus diumumkan,” tegasnya.
