BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, pada Senin (3/2/2024).
Rapat kerja ini membahas sejumlah hal penting terkait anggaran daerah, termasuk realokasi APBD 2025 dan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Dedi menjelaskan bahwa yang dibahas bukanlah efisiensi anggaran, melainkan hasil realokasi yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Jabar. “Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran, bukan efisiensi, dari Pemda Provinsi Jabar kepada DPRD Provinsi Jabar,” ujarnya melalui keterangan resmi.
Dedi menambahkan, hasil dari realokasi anggaran tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjabarkan seluruh belanja dari hasil realokasi tersebut, yang saat ini mencapai Rp5,4 triliun. “Belanja turunannya, seperti apa, itu kami sampaikan walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item kegiatan yang akan dikerjakan,” imbuhnya.
Beberapa fokus utama dari realokasi anggaran ini adalah pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan air bersih. “Dialokasikan pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat, kemudian kedua pembangunan ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah untuk rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa, dan kegiatan pembangunan lainnya yang angkanya fantastis,” jelas Dedi.
Dedi juga menegaskan bahwa realokasi APBD ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi “Jabar Istimewa” dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Ia mengungkapkan, realokasi anggaran ini juga dimaksudkan untuk merespons berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, seperti banjir yang melanda beberapa daerah di Jawa Barat.
“Termasuk salah satunya merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, seperti banjir di Karanglinggar (Karawang) yang belum selesai, banjir di Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung), di Kota Bandung, di Garut, Bogor. Ini kan perlu realokasi untuk dibelanjakan demi pelayanan masyarakat,” tandasnya.
Melalui realokasi APBD 2025 ini, Dedi berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
