BANDUNG – Kota Bandung luncurkan wakaf hijau untuk merealisasikan visi sebagai Kota Wakaf.
Program ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Bandung, Kementerian ATR BPN Kota Bandung, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandung, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung, serta instansi terkait lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf, sehingga dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Kota Bandung luncurkan Wakaf Hijau ini dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, yang dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Ia optimis bahwa dengan berbagai program yang dijalankan, Bandung dapat menjadi Kota Wakaf yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. “Kota Bandung memiliki banyak potensi, terutama dalam pemanfaatan sarana ibadah yang tersebar di berbagai lokasi. Namun, diperlukan penataan agar optimal dalam pemanfaatannya,” ujarnya di Kantor PCNU Kota Bandung pada Sabtu, 8 Februari 2025.
Kepala ATR/BPN Kota Bandung, Yuliana, juga menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa beberapa daerah di Indonesia, seperti Kota Padang, Kabupaten Gunung Kidul, Wajo, Siak, Tasikmalaya, dan Aceh Tengah, telah lebih dulu mengembangkan konsep Kota Wakaf. “Semoga Kota Bandung bisa menjadi yang berikutnya dengan semangat kolaborasi dalam mewujudkan Wakaf Hijau,” tuturnya.
Yuliana juga menyampaikan bahwa pemberdayaan tanah wakaf merupakan bagian dari reforma agraria. Saat ini, ada sekitar 1.000 bidang tanah wakaf di Kota Bandung yang telah bersertifikat, dengan tambahan 300 bidang yang masih dalam proses sertifikasi. “Jika kita bisa mengoptimalkan 100 tanah wakaf saja, bisa dibayangkan seberapa besar dampak ekonominya,” jelasnya.
Kepala Kemenag Kota Bandung, Abdul Rahim, menambahkan bahwa semua tanah wakaf di Kota Bandung terdata dengan baik. Dari total 2.542 lokasi tanah wakaf, sebanyak 2.289 lokasi sudah memiliki sertifikat, sementara sisanya masih dalam proses sertifikasi. “Kami siap mendukung program ini. Semua tanah wakaf di Kota Bandung tidak bermasalah secara legal, meskipun sebagian besar masih bersifat pasif, seperti digunakan untuk makam atau madrasah,” ungkapnya.
Sekretaris PCNU Kota Bandung, KH Iik Abdul Kholik, juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif Wakaf Hijau. Menurutnya, beberapa lokasi di Kota Bandung telah dijadikan lahan wakaf hijau, dan banyak pesantren yang juga dapat menjadi bagian dari program ini. “Kami berharap tanah wakaf di Kota Bandung terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.
Wali Kota Bandung terpilih untuk periode 2025-2030, Muhammad Farhan, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan pentingnya pemanfaatan tanah wakaf yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. “Wakaf tidak hanya tentang status tanah, tetapi juga bagaimana tanah tersebut dimanfaatkan secara optimal. Penataan tata ruang yang lebih bertanggung jawab sangatlah penting,” ujarnya.
Farhan juga menyoroti potensi pemanfaatan tanah wakaf di pesantren sebagai pusat edukasi, termasuk untuk program pengelolaan dan pemilahan sampah. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi Kota Wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Optimalisasi tanah wakaf diharapkan dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi warga Bandung.
Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan, program Wakaf Hijau diharapkan menjadi langkah awal bagi Bandung untuk menjadi kota yang lebih mandiri dan berdaya saing, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
