Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 49,86 juta jiwa pada tahun 2023, merupakan alasan kuat pemekaran wilayah.
SATUJABAR, INDRAMAYU — Isu pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat, terus bergema. Setelah Kabupaten Indramayu Barat yang menunggu waktu disahkan, kini wacana pembentukan Provinsi Cirebon pun kembali bergema.
Salah satu alasan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Cirebon adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 49,86 juta jiwa pada tahun 2023, merupakan alasan kuat.
Kemudian faktor luas wilayah dan daerah yang dimungkinkan menjadi bagian dari Provinsi Cirebon Raya. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat saat ini, setara dengan hampir 20 persen dari total penduduk Indonesia.
Sehingga, memunculkan urgensi pemekaran wilayah di provinsi ini. Hal itu pun demi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik.
Anggota DPR RI Herman Khaeron setuju dan kembali mengusulkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Cirebon tersebut “Pemekaran Provinsi Jabar sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,” katanya.
Dikatakannya, salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi besar untuk dimekarkan adalah Cirebon. Menurut Herman, sebelumnya telah dilakukan studi independen yang mendukung pembentukan Provinsi Cirebon sebagai salah satu DOB di wilayah Jawa Barat.
“Bukan hal yang tabu untuk kembali mendiskusikan pembentukan DOB Provinsi Cirebon. Ini adalah salah satu upaya strategis untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah pantai utara (Pantura) Jawa Barat, termasuk Cirebon dan kabupaten-kabupaten sekitarnya,” ucapnya.
Dia menyebutkan, gagasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk membagi beban administratif Jawa Barat yang kini menjadi provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Selain itu juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah yang selama ini dinilai memiliki potensi besar namun belum maksimal digarap.
Dengan status sebagai provinsi baru, pria yang akrab disapa Kang Hero ini mengatakan, Cirebon diharapkan dapat mengelola sumber daya yang ada secara lebih mandiri untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, ucap dia, wacana ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat Cirebon sendiri.
“Diskusi intensif dan kajian yang komprehensif diperlukan untuk memastikan kelayakan pembentukan Provinsi Cirebon sebagai DOB, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun sosial budaya,” katanya.
Dirinya berharap, pembahasan mengenai DOB Provinsi Cirebon bisa segera direalisasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Barat. (yul)
