SATUJABAR, BANDUNG — Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat, ‘terjun bebas’. Bahkan, partisipasi pemilih lebih anjlok dari pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif, Februari lalu.
Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar), tingkat partisipasi masyarakat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kota Bandung, hanya mencapai 64,78 persen. Partisipasi pemilih ‘terjun bebas’ jika dibandingkan pada Pemilu Presiden dam Legislatif yang mencapai 82,9 persen dari total 1.887.881 daftar pemilih tetap (DPT), Februari lalu.
Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata, mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi anjloknya partisipasi pemilih di Kota Bandung. Salah satunya, jumlah keberadaan TPS (tempat pemungutan suara) yang berkurang.
“Banyak variabel dan faktor penyebab sehingga angkanya di 64 persen (partisipasi pemilih). Tapi, dari kami, KPU Kota Bandung sudah berupaya maksimal dengan melaksanakan 150 kegiatan di setiap kelurahan meliputi 30 wilayah kecamatan,” ujar Anam, dalam keterangannya, Kamis (05/12/2024).
Anam menyebutkan, jika perbandingannya disamakan dengan Pemilu Presiden Legislatif 2024, misalnya dengan maksimal 300 jadi jumlah sebaran TPS lebih banyak. Sehingga, dari segi jarak tidak jauh sebagai salah satu faktor penyebab.
Anam menjelaskan, turunnya angka partisipasi pemilih terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Anam berjanji, akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait tren penurunan partisipasi pemilih tersebut.
“Banyak variabel dan faktor, yang pastinya akan kami evaluasi secara menyeluruh. Tren penurunan (partisipasi pemilih) juga terjadi secara nasional,” ungkap Anam.
Menurut Pj.Wali Kota Bandung, A Koswara, meski faktanya terjadi penurunan, partisipasi pemilih masyarakat Kota Bandung masih lebih baik dari daerah lain. Kota Bandung masih lebih baik, termasuk dari Ibu Kota Jakarta.
“Kota Bandung masih lebih bagus dibanding daerah lain. Data menyebutkan, kita (Kota Bandung) di 64 persen, di DKI Jakarta hanya 50 persen, juga sama di Kota Bekasi 50 persen, ” ujar Koswara.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Langlangbuana, Rafih Sri Wulandari, menilai, anjloknya tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada Kota Bandung, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Bandung.
“Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung, sebetulnya sudah diprediksi. Faktor pertama, masalah trust public kepada penyelenggara Pilkada Serentak 2024, dalam hal ini KPU,” ujar Rafih.
Rafih menyoroti KPU Kota Bandung, yang kurang melakukan sosialisasi kepada masyaraka. Intinya, kurang masif atau gencar dalam melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat kurang tersentuh,” sebut Rafih.
Rafih justru melihat, fungsi sosialisasi lebih banyak dilakukan pasangan calon sambil berkampanye. Lebih bahyak oleh pasangan calon, sedangkan KPU sebagai penyelenggara tidak menjalankannya secara maksimal.
“Jadi malah sosialisasi lebih banyak dilakukan pasangan calon calon, karena mereka memiliki kepentingan untuk dipilih. Padahal, kabupaten lain tingkat partisipasi masih cukup tinggi sampai ada di atas 70 persen,” ungkap Rafih.
Selain itu, sempitnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak setelah Pemilu 2024, Februari lalu. Hal tersebut juga memiliki andil terhadap turunnya antusiasme masyarakat menggunakan hak suara.
“Melihat durasi waktu sangat mepet dan terlalu cepat, sehingga ada kecenderungan menimbulkan kejenuhan di masyarakat. Hal ini bisa ditanyakan mengenani upaya apa saja yang telah dilakukan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi, dan menjadi catatan penting bagi KPU Kota Bandung dalam penyelenggaraan Pilkada berikutnya,” jelas Rafih.(chd).
