BANDUNG – Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan proses percepatan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia dengan target optimalisasi pada tahun 2032. Hal ini menjadi langkah penting bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan program Asta Cita, yaitu ketahanan energi.
“Menyangkut nuklir, ini adalah langkah terobosan yang harus kita ambil. Di DEN, hal ini telah dibahas secara serius. Targetnya, pada 2032, energi nuklir sudah bisa jalan,” kata Bahlil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (2/12).
Sebelumnya, dalam lawatan ke beberapa negara bulan November lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjadikan nuklir sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan energi nasional di masa mendatang.
Keseriusan pemanfaatan nuklir ini ditunjukkan pemerintah dengan penyelesaian penyusunan rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN).
“Pembentukan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir telah kami susun dalam draft R-Perpres. Sosialisasi dan diskusi terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) juga telah dilakukan sebagai bagian dari transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060,” ujar Bahlil.
Pemanfaatan nuklir, menurut Bahlil, tidak hanya bertujuan untuk memperluas bauran energi terbarukan, tetapi juga untuk menurunkan biaya pokok penyediaan listrik (BPP). Langkah ini dinilai mampu memberikan solusi atas tantangan energi di masa depan.
“Terobosan ini bisa menekan nilai cost listrik sekaligus memperluas penggunaan energi baru-terbarukan. Sebagai tahap awal, kita akan memulai dalam skala kecil, mungkin sekitar 250-500 megawatt. Namun, ke depan, pengembangan akan dilakukan dalam skala yang lebih besar,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia meyakini bahwa energi nuklir bisa menjadi solusi jangka panjang yang efisien dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat. Di tengah upaya global untuk menurunkan emisi karbon, pengembangan PLTN akan selaras dengan target pemerintah dalam mencapai bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan mendukung komitmen NZE pada 2060.
Pemerintah, melalui DEN, juga akan terus melakukan pendampingan teknis dan sosialisasi terkait pembangunan PLTN, termasuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai keamanan dan manfaat teknologi nuklir. Langkah ini penting untuk memastikan penerimaan publik terhadap penggunaan nuklir sebagai salah satu sumber energi strategis.
Dengan rampungnya draft R-Perpres KP2EN, Indonesia kini berada pada jalur yang lebih terarah dalam pengembangan energi nuklir. Meski masih ada sejumlah tantangan, seperti teknologi dan pendanaan, Bahlil optimistis langkah ini akan memberikan kontribusi besar bagi sistem energi nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.
