SATUJABAR, JAKARTA — Menjelang Pilkada serentak 27 November 2024, hoaks politik diperkirakan akan meningkat, seperti yang terjadi pada Pilpres dan Pileg 2024. Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, mengungkapkan bahwa hoaks terkait komunis, agama, etnis, dan afiliasi lainnya sering muncul sebagai tanda bahwa pemilu atau pilkada sudah dekat.
Pada semester I 2024, terdapat 2.119 hoaks, hampir setara dengan total hoaks sepanjang tahun 2023 yang mencapai 2.330. Dari jumlah itu, 31,6% terkait pemilu, menandakan bahwa hoaks kerap digunakan untuk membentuk opini publik di saat-saat politik intens. Pascapilpres, fokus publik beralih ke pilkada, dan hoaks politik terus bermunculan.
Pada Maret 2024, ditemukan 394 hoaks, April 328, Mei 412, dan Juni 296, menunjukkan hoaks masih banyak meski pilpres usai. Dengan pilkada serentak 27 November mendekat, Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyatakan harapan agar pilkada berjalan transparan dan adil tanpa hoaks. Namun, kini sebagian hoaks bergeser ke isu pilkada, dengan fokus lokal yang menyasar kandidat dan penyelenggara pemilu.
Hoaks pada semester I 2024 banyak menargetkan kandidat (35,1%), pemerintah pusat (20,9%), dan KPU (8,9%), yang berisiko mengganggu citra kandidat dan proses pemilu. Untuk mengantisipasi, Mafindo, AJI, dan AMSI dalam Koalisi Cek Fakta mengadakan diskusi dan kampanye cek fakta di berbagai kota, melibatkan jurnalis dan masyarakat luas menjelang Pilkada 2024.
Meski Koalisi Cek Fakta terus berupaya melawan hoaks, tantangan besar masih dihadapi. Penyebaran hoaks yang masif membutuhkan kolaborasi lebih luas dari pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga media massa untuk melawan disinformasi. IFCS 2024 dijadikan ajang kolaborasi berbagai pihak untuk merumuskan strategi bersama menghadapi hoaks jelang Pilkada, menurut Puji F. Susanti dari Mafindo.
Pada acara di Hotel Lumire Jakarta (7/10/2024), Koalisi Cek Fakta membahas isu hoaks berbasis AI dan strategi mitigasi informasi dengan dukungan CSO dan pemerintah. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya cek fakta dalam membangun demokrasi yang berkualitas, dengan masyarakat memilih berdasarkan informasi yang akurat tentang kandidat dan kebijakan mereka.
Dalam panel IFCS 2024, Yos Kusuma dari Google menekankan pentingnya kolaborasi dalam melawan misinformasi selama pemilu, bekerja sama dengan jaringan media Indonesia. Adi Marsiela dari CekFakta mengungkapkan tantangan pemilu serentak dan pentingnya kolaborasi dengan Bawaslu untuk menyebarkan informasi hasil verifikasi.
Diskusi semakin hidup dengan kehadiran August Mellaz (anggota KPU), Khoirun Nisa Agustyati (Perludem), dan Marroli Jeni Indarto (Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Digital).
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, jurnalis, komunitas perempuan, dan organisasi lintas sektor, yang peduli terhadap demokrasi dan penanganan gangguan informasi. Acara ditutup dengan pidato PBNU yang menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam melawan gangguan informasi menjelang Pilkada. (nza)
